Sektor Kesehatan Terendah, IPM Kabupaten Solok Peringkat ke-17 di Sumbar
12.32
0
Pasalnya, Tanggung jawab dan kepedulian Pemerintahan (Pemkab dan DPRD Kabupaten Solok) ke masyarakat di Bidang kesehatan, dipertanyakan. Sektor yang menjadi salah satu kunci dari Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di peringkat 17 dari 19 Kab/Kota di Sumbar pada tahun 2023 kemarin. Apa yang di gaung-gaungkan selama ini dengan Tagline "Mambangkik Batang Tarandam" Menjadikan Kabupaten terbaik di Sumbar ternyata Halusinasi saja dan tak menjadi prioritas. Terbukti, Pemkab dan DPRD "hanya" Disektor kesehatan hanya menganggarkan 9 persen dari anggaran untuk jaminan kesehatan masyarakat Kabupaten Solok.
Dengan syarat peserta jaminan kesehatan harus mencapai minimal 95 persen, Kota Solok sudah meraih prediket UHC pada 2018 dengan cakupan 102 persen. Kota Sawahlunto yang juga meraih UHC pada 2018, sudah mencakupi jaminan kesehatan sebesar 101 persen. Kabupaten Solok Selatan meraih UHC pada 1 Agustus 2023 dengan cakupan 100 persen, dan Kabupaten Dharmasraya meraihnya pada 1 Desember 2023 dengan cakupan 101 persen. Sementara, Kabupaten Solok sendiri menjadi Kabupaten/Kota terendah di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Solok, sekaligus terendah di Sumatera Barat, dengan cakupan baru 79,4 persen. Sedangkan Kabupaten Sijunjung, cakupan UHC sebesar 86 persen.
Dari data di BPJS Kesehatan Cabang Solok, "keberhasilan" 4 daerah yang berhasil meraih prediket UHC tersebut, ternyata bukan berasal dari besarnya alokasi jaminan kesehatan dari tingkat pusat atau tingkat provinsi. Namun, berasal dari komitmen Pemkab/Pemko bersama DPRD untuk menganggarkan APBD untuk memberikan jaminan kesehatan terhadap warganya. Di samping itu, juga terkait dengan akurasi dan ketersediaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Pemerintah Daerah.
Sesuai dengan data yang ada di BPJS Kesehatan Cabang Solok, untuk daerah Kota Solok, Kepala Daerah bersama DPRD nya mengalokasikan sekira 30 persen anggaran (APBD, APBD Provinsi, dan APBN) untuk jaminan kesehatan warga. Untuk Kota Sawahlunto sekira 26 persen. Kabupaten Solok Selatan sebesar 46 persen, dan Kabupaten Dharmasraya sebesar 46 persen. Sementara itu Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok sendiri hanya menganggarkan 9 persen. Bahkan, dalam tiga tahun masa kepemimpinan Capt. Epyardi Asda, M.Mar dan Jon Firman Pandu, SH, serta Ketua DPRD Dodi Hendra, kenaikan persentase UHC Kabupaten Solok hanya di kisaran 3 persen saja, awalnya 76 persen menjadi 79 persen.
Seperti diketahui, anggaran untuk jaminan kesehatan berasal sejumlah sumber. Yakni Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN untuk masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui APBN. Kemudian, Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui APBD. Lalu, Pekerja Penerima Upah (PPU) yang terdiri dari PNS, TNI/ POLRI, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang iurannya dibiayai oleh pemberi kerja dan peserta yang bersangkutan. Kemudian, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/Mandiri, yang merupakan peserta JKN yang bekerja mandiri dan iurannya dibiayai oleh peserta yang bersangkutan.
Data kondisi penganggaran jaminan kesehatan dari Pemkab Solok dan DPRD Kabupaten Solok ini, menjadi tamparan keras bagi Bupati Solok Capt. Epyardi Asda, M.Mar. Apalagi, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu memiliki niat untuk "naik kelas" ke kontestasi Pilkada Gubernur Sumbar 2024. Tentu, masyarakat Sumbar patut khawatir, karena untuk mengurus 1 kabupaten dan satu sub sektor saja, Epyardi tak sukses, bagaimana masyarakat bisa percaya, mantan kapten kapal itu bisa mengurus 19 kabupaten/kota se-Sumbar. Ditambah lagi, IPM Kabupaten Solok berada di posisi tiga terbawah di Sumbar.
Hal ini mengakibatkan semakin memanasnya suhu jelang kontestasi Pilkada Sumbar dan waktu yang semakin dekat, data JKN di Kabupaten Solok versi BPJS Kesehatan Cabang Solok ini bakal digunakan untuk menilai kapasitas Epyardi Asda di helatan Pilkada 27 November 2024. Terutama bagi lawan-lawan politiknya.
Sesuai dengan statemen nya pada waktu pilkada tahun 2020 lalu bahwa akan tetap Epyardi Asda bersikukuh dengan OTEWE ke Pilkada Sumbar 2024, atau akan kembali tampil di Pilkada Kabupaten Solok dan "membereskan" segala sesuatu yang telah dibangun di "kampung halaman" yang berulang kali disebutnya sangat dicintainya. Menghabiskan sisa umurnya untuk mengabdi di daerahnya.
Sebelumnya, Ir. Bachtul salah satu tokoh politik di daerah Kabupaten Solok bahkan pernah menjadi Anggota DPRD Provinsi Sumbar, pernah mengungkapkan dengan tegas ke beberapa awak media, Bahwa niat Bupati Solok Capt. Epyardi Asda, M.Mar, yang ingin maju di kontestasi Pilkada Sumbar, ditanggapinya dengan kalimat satire. Dikatakannya, bahwa Epyardi Asda sama sekali tidak memiliki nyali dan mental untuk bertarung di Pilkada Sumbar. Pasalnya Epyardi Asda adalah sosok pengecut, namun berlaku intimidatif ke perangkat daerah, ASN dan masyarakat.
Dikutip dari KBBI, penjelasan dari kalimat satire adalah gaya bahasa yang dipakai dalam kesusastraan untuk menyatakan sindiran terhadap suatu keadaan atau seseorang. Berdasarkan buku Catatan Ringkas Stilistika (2014) oleh Andri Wicaksono, satire merupakan majas yang digunakan untuk penolakan, kritik, atau sindirian terhadap suatu gagasan, kebiasaan, atau ideologi dalam balutan komedi atau sebagai bahan tawaan.
Bahctul memaparkan bahwa Epyardi Asda maju di konstelasi Pilgub Sumbar sebenarnya bagus dan semestinya kita dukung bersama-sama. Sehingga, tidak ada lagi tindakan intimidatif di Kabupaten Solok. Namun, saya sama sekali tidak yakin, karena dia sama sekali tidak punya nyali dan mental untuk maju di Pilgub Sumbar. Opini ini sengaja dilemparkan ke publik untuk menghindari head to head di Pilkada Kabupaten Solok. Sehingga, memancing majunya banyak pasangan di Pikada Kabupaten Solok. Karena Epyardi takut kalah jika Pilkada Kabupaten Solok head to head," ungkapnya.
Bachtul juga menegaskan bahwa Epyardi Asda tidak akan berani menghadapi incumbent Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah. Bahkan, Bachtul mengatakan bahwa mendengar nama Mahyeldi saja, Epyardi Asda sudah gemetar. Belum lagi, mendengar sejumlah tokoh lain yang diprediksi juga akan maju. Seperti Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade, Ketua DPD Demokrat Sumbar Mulyadi, Ketua DPW NasDem Fadly Amran, dan sederet tokoh-tokoh lainnya.
Dengan tegas dan nada lantang Ir. Bahctul menegaskan bahwa saya akan membungkuk 100 kali di hadapan Epyardi, kalau dia bernyali maju di Pilgub Sumbar. Apa yang telah dibuatnya selama menjadi Bupati Solok? Tidak ada yang bisa dibanggakan, dia hanya dikenal sebagai tukang ribut dengan kata-kata kasarnya. Hanya menyebar rasa takut bagi masyarakat Kabupaten Solok. Terutama kepada pegawai dan keluarganya, dengan jurus non job, pindahkan pegawai ke tempat kerja jauh dari rumah dan bahkan pemecatan. Dia intimidatif, sehingga hampir semua pegawai dibayangi rasa takut, dan kehilangan kemampuan terbaik dan kreativitas untuk memajukan Kabupaten Solok. Masyarakat di rantau, boro-boro bangga, malah mungkin merasa malu dengan insiden-insiden dan keributan-keributan yang dibuat Epyardi Asda," tegasnya. (Andar MK)
