Intimidasi dan Intervensi Semakin Massif, 14 Partai Berkoalisi Melawan Epyardi Asda dan PAN
23.49
0
SOLOK, BLKNNEWS.COM - Imbas dari indikasi intervensi dan intimidasi yang di lakukan oleh Bupati Solok H. Epyardi Asda, M. Mar terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN), Perangkat Nagari (Desa) dan kelompok-kelompok masyarakat penerima manfaat APBD Kabupaten Solok dalam menentukan hak pilihannya ke salah satu Partai, yakni dengan mengarahkan mereka untuk memilih Caleg-caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN) baik Calon Legislatif untuk DPRD Kabupaten, Provinsi dan Calon Anggota DPR RI yang ikut sebagai peserta Pemilu dalam pergelaran pesta demokrasi pada Pemilu, 14 Februari 2024 mendatang.
Akibatnya, sebanyak 14 partai yang ikut berkontestasi sebagai peserta pemilu tahun 2024, mengambil sikap dengan membentuk Koalisi Partai-partai Politik Pro Demokrasi dan Keadilan Kabupaten Solok, ke 14 Partai tersebut terdiri dari, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, PPP, Partai PDI Perjuangan, Partai Hanura, Partai Bulan Bintang, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Umat, hanya PAN yang tidak ikut dalam Koalisi tersebut.
Gabungan 14 Koalisi Partai tersebut yang diketuai oleh H. Ismail Koto, SH sebagai Ketua DPC Partai Demokrat dan Sekretaris Zamroni, SH sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Solok.
Dengan terbentuknya, Koalisi Partai-partai politik pro demokrasi dan keadilan Kabupaten Solok tersebut, awak media ini mencoba melakukan penelusuran ke rumah pribadi Ketua DPC Demokrat Kabupaten Solok yang beralamat di Nagari Saniang Bakar, Kecamatan X Koto Singkarak, pada hari Selasa, 19 Desember 2023. Pada saat wawancara, Ketua Koalisi H. Ismail Koto yang juga mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD Kabupaten Solok Dapil 2 ini, membenarkan bahwasanya Koalisi Partai sebanyak 14 Partai yang pro demokrasi dan keadilan memang telah terbentuk di daerah Kabupaten Solok.
"Koalisi ini terbentuk berdasarkan banyaknya laporan-laporan dari ASN, Perangkat Nagari dan masyarakat atas tindakan dari oknum-oknum para Caleg dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Solok dan dari Bupati sendiri dalam hal menentukan hak pilihnya pada pemilu tahun 2024 mendatang dengan melakukan dugaan intervensi dan intimidasi, supaya para ASN, Perangkat Nagari dan masyarakat penerima manfaat APBD untuk memilih Caleg-caleg dari Partai Amanat Nasional itu sendiri," jelasnya.
Lebih lanjut, Ismail Koto menjelaskan bahwa sekaitan dengan bukti-bukti terjadi nya intimidasi dan intervensi tersebut, ada pada kami dan Koalisi ini terbentuk karena, berdasarkan bukti-bukti tersebut. Nah.. Untuk itu kami berharap kepada Bupati Solok H. Epyardi Asda agar berlaku adil dan bijak dalam menyongsong pemilu tahun 2024 ini, jangan ciderai demokrasi kita dengan cara-cara yang tidak baik dan melanggar undang-undang pemilu, supaya terciptanya pemilu yang Jujur, Adil (Jurdil) dan berintegritas.
Terakhir, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Solok menyampaikan melalui media ini, Saya secara pribadi tidak ada masalah dengan Bupati Solok H. Epyardi Asda, tetapi yang tidak saya setujui bersama Koalisi Partai-partai Politik pro demokrasi dan keadilan adalah selama proses pemilu tahun 2024 ini yang sarat dengan kepentingan politik pribadi dari seorang Epyardi dengan memanfaatkan jabatan sebagai Kepala Daerah untuk memenangkan kan partai yang di pimpinnya yakni, Partai Amanat Nasional (PAN) di Kabupaten Solok dengan cara-cara yang tidak baik, dengan melakukan intervensi dan intimidasi mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN), perangkat Nagari dan kelompok-kelompok masyarakat penerima manfaat APBD Kabupaten Solok.
Senada dengan itu, Sekretaris Koalisi Partai-partai Pro Demokrasi dan Keadilan Kabupaten Solok, yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan-Hanura mengatakan bahwa sikap yang kami ambil sudah di tuangkan dalam bentuk surat dan telah di tandatangani bersama Ketua-ketua Partai yang tergabung dalam Koalisi, guna akan di tindaklanjuti dan di teruskan ke Bawaslu Kabupaten, Provinsi dan Bawaslu Pusat serta di terus kan juga ke Institusi Polri dan ke Pengurus-pengurus Partai di Pusat bahkan, akan kami teruskan ke Kemendagri dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Lebih lanjut Zamroni berharap kepada Bupati Solok Epyardi Asda bersama Caleg-caleg yang ikut maju di Pemilu tahun 2024 dari Partai Amanat Nasional untuk tidak melakukan tindakan -tindakan yang melanggar undang-undang Pemilu, seperti melakukan Intervensi dan Intimidasi kepada seluruh elemen masyarakat, supaya pemilu tahun 2024 ini berjalan aman, lancar, Jurdil dan berintegritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Umum. (Andar MK)
