Kabar Internasional

Rabu, 30 Oktober 2019

International Dragon Boat Race, PODSI DKI Jakarta Kalahkan Tim dari Malaysia


Tanjungpinang - Tim dari PODSI DKI Jakarta berhasil meraih peringkat I Lomba Perahu Naga berskala internasional (Internasional Dragon Boat Race) yang diselenggarakan Dinas Pariwisata Tanjungpinang, Kepulauan Riau di Sungai Carang, 22-27 Oktober 2019.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang, Surjadi, mengatakan, tim PODSI DKI Jakarta berhasil mengalahkan tim dari Malaysia dan Sri Guntung dan Koarmarbar.

"Perlombaan berlangsung seru," katanya.

Untuk juara II Dragon Boat Race Final A diraih MBJB Malaysia, juara III Sri Gunting DIS LHK Provinsi Riau B dan juara IV Koarmada I.

Peserta yang mendapat piala bergilir gubernur adalah juara 1 kategori 10 pendayung. Sebagai cabang utama, PODSI DKI Jakarta mendapat hadiah sebesar Rp. 50 juta.

Sementara juara II Rp. 40 juta, juara III Rp. 25 juta dan juara IV Rp. 8 juta, juara V Rp. 7 juta, juara VI Rp. 6 juta, juara VII Rp. 5 juta dan juara VIII Rp. 4 juta.

"Total hadiah yang disediakan panitia sebesar Rp. 156 juta untuk para pemenang," ujarnya.

Juara pertama untuk kategori kano putra yakni Hafizudin dari MBJB Malaysia, juara II Angga dari PODSI DKI Jakarta, sedangkan juara III Ahmad Nukman.

Sementara untuk kategori kano putri, juara I yakni Cinta dari PODSI DKI Jakarta, juara II Melati dari PODSI DKI Jakarta dan Farah Zulaika dari MBJB Malaysia.

"Untuk kano putra dan putri, juara I masing-masing mendapat hadiah Rp. 4 juta, juara II Rp. 3 juta dan juara III Rp. 2 juta," katanya.

Total jumlah peserta Lomba Perahu Naga sebanyak 39 tim. Babak penyisihan dilaksanakan pada hari pertama kegiatan tersebut, Jumat 25 Oktober 2019. (*)

Sabtu, 16 Maret 2019

Presiden Bashir ke Luar Negeri Sementara Protes Guncang Sudan


BLKN-News Presiden Sudan Omar al-Bashir siap bertolak ke Qatar, lawatan mancanegara pertamanya sejak protes-protes antipemerintah yang luas mengguncang negara itu.

Bashir dijadwalkan bertemu Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Rabu (22/1) untuk membahas cara-cara meningkatkan hubungan, sebut kantor berita resmi QatarQNA hari Senin.

Bashir berusaha tidak membesar-besar protes itu, seraya menegaskan bahwa “agen-agen” asing dan “para penyusup” bertanggung jawab atas protes serta kekerasan yang menyertainya kemudian.

“Ada sebagian orang di antara para pengunjuk rasa yang membunuh demonstran,” kata Bashir dalam pidato hari Minggu.

Guncang telah mengalami demonstrasi besar-besaran sejak 19 Desember, sewaktu pemerintah menaikkan harga roti. Protes itu telah berkembang luas, dan banyak di antaranya yang menyerukan diakhirinya pemerintahan Bashir yang telah berkuasa selama tiga dekade.

Pemerintah telah mengukuhkan bahwa 24 orang tewas dalam protes itu. Tetapi PBB menyatakan laporan yang kredibel menunjukkan bahwa jumlah korban tewas mungkin hampir dua kali lipat dari angka tersebut. Ada banyak juga yang cedera dan berbagai laporan yang menyebutkan pasukan keamanan menggunakan gas air mata dan menembakkan peluru tajam di dalam rumah sakit sewaktu mereka mengejar para demonstran yang cedera.

Lebih dari 800 orang telah ditangkap, termasuk para wartawan, tokoh-tokoh oposisi, demonstran dan warga sipil. sub voa / uh


Digitalisasi Penduduk Perlu Dilakukan Sampai Tingkat Lokal Guna Mencegah Manipulasi Data


BLKN-News ■ Guna tingkatkan akurasi data kependudukan kedepan, maka menurut salah satu pengamat Politik Bali, Pengamat Politik yang juga Akademisi dari Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar, Bali, Nyoman Subanda, Selasa,(12/3) di Denpasar, Bali menyampaikan, perlu dilakukan digitalisasi kependudukan sampai ditingkat lokal. Tingkat lokal, dalam hal ini dimaksudkan mulai dari ditingkat Dusun sampai Desa. Dengan dilakukan hal tersebut, sedikit tidaknya akan mampu mendata jumlah penduduk dengan lebih akurat.

Serta, sinergitas antar Pemda khususnya Pemerintah Provensi dan Kabupaten serta Desa, Dusun penting dilakukan juga.

"Penduduk kita sangat hetrogen, multikultural serta selama ini mobilitas penduduk juga sangat tinggi. Sekarang era digitalisasi, setidaknya dapat meringankan dan mengefisiensi  terkait pendataan penduduk. Jika dilihat ditingkat Pemda Kabupaten, Kota dengan terkait kependuduk ada di Pemerintah Kabupaten Kota, di dinas kependudukan dan catatan sipil. Mungkin cara kedepan dapat dilakukan, yaitu dengan digitalisasi data kependudukan sampai ketingkat lokal seperti ke Dusun sampai Desa dapat dilakukan," jelasnya.

Menurut dirinya, memang tidak dapat dipungkiri ada faktor-faktor lain juga. Seperti, prilaku-prilaku penduduk yang tidak tertib administrasi.

"Ya, memang tidak dapat dipungkiri juga ada penduduk yang tidak tertib administrasi atau tidak lapor. Yang juga sebagai salah satu faktor kurang akuratnya data kependudukan tersebut," ujarnya.

Dilanjutkan, guna sadarkan masyarakat tertib administrasi, misal dengan tidak memberi pelayaan jika ada seandainya masyarakat yang tidak tertib administrasi.

"Jika dilihat, pelayaan apapun pasti tidak akan pernah baik. Jika tidak ada tertib administrasi. Maka dari itu, guna tingkatkan kesadaran masyarakat, pada administrasi. Misal, dapat dilakukan dengan hanya memberi pelayaan kepada masayarakat yang tertib administrasi saja. Atau pelayanan tersebut diberikan, ketika yang bersangkutan telah melakukan kewajibannya (administrasi)," paparnya.

Sembari Subanda menambahkan, bahkan negara maju dan demokratispun, juga telahmelakukan hal tersebut. AG/R-6

Konjen Australia di Bali Rayakan Hari Perempuan Internasional



BLKN-News ■ Kosultan Jenderal Australia rayakan hari Perempuan Internasional. Bersama komunitas lokal dan Australia di Bali.

Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan Kosultan Jendral Australia dalam mempromosikan keberhasilan Sosial, Ekonomi, Budaya dan Politik perempuan di Bali dan Nusa tenggara Barat.

Adapun tema yang diusung yaitu "Lebih Kuat Bersama" yang mengakui peran penting perempuan dan Laki-laki dalam memajukan persamaan gender.

"Hari perempuan internasional merupakan kesempatan untuk memotivasi teman-teman, Keluaraga, Kolega dan masyarakat. Guna berpikir, bertindak, dan menjadi inklusif gender," jelas Konsul-Jenderal Australia di Bali, Dr. Helena Studdert, Jumat,(15/3) di Denpasar.

Dilanjutkan, bahwa Pemerintah Australia berkomotmen untuk kesejahteraan gender dan pemberdayaan Perempuan sebagai prioritas utama bantuan pembanggunan dan kebijakan luar negeri.

"Advokasi gender Australia berfokus pada peningkatan suara perempuan dalam pengambilan keputusan mempromosikan pemberdayaan ekonomi perempuan dan mengakhiri kekerasan terhadap perempuan," tutupnya.AG

Jumat, 15 Maret 2019

Dampingi JK, Gubernur Bali Buka Simposium Internasional Reformasi Birokrasi di Nusa Dua


BLKN-News ■ Gubernur Bali Wayan Koster berkesempatan mendampingi Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) membuka  International Reform Policy Symposium and Regional Workshop di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, Kamis (14/3). Pada kesempatan itu JK mengatakan, dunia saat ini dihadapkan pada perubahan-perubahan, terutama yang disebabkan karena peningkatan teknologi. Untuk itu, diperlukan tiga hal untuk menghadapi perubahan yang terjadi. "Sistem yang lebih cepat, sistem yang lebih baik, dan sistem yang efisien," ujarnya.

Era digital ini ditandai dengan semakin berkembangnya teknologi informasi. Untuk itu, sistem tersebut juga didukung oleh teknologi yang baik. Indonesia dalam 20 tahun terakhir telah mengalami reformasi. Wapres mencontohkan bahwa dahulu Indonesia negara yang otoriter dan sentralistik, namun telah menjadi negara desentralisasi dan terkemuka. "Sistem pemerintahan juga mengalami perubahan karena beradaptasi," katanya.

Ia juga melanjutkan, perubahan sistem juga perlu dibarengi perubahan cara berpikir. Sebagai negara yang demokratis, keinginan masyarakat yang menentukan bagaimana harus berjalan. "Semua harus dikerjakan lebih cepat lagi," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Drs. Syafruddin, M.Si mengatakan bahwa paradigma masyarakat semakin menuntut hadirnya kapasitas negara melalui pemerintahan dinamis dan transformatif dalam merespon perubahan. Oleh karenanya, kapasitas negara harus dapat melahirkan kebijakan publik yang merespon kebutuhan masyarakat, melalui keterpaduan hubungan pemerintah, sektor privat dan masyarakat dalam mendorong reformasi birokrasi. Setiap negara telah melahirkan praktik terbaik bagi transformasi pemerintahannya, yang selalu berkembang dan berimprovisasi dengan kemajuan teknologi, selalu menyempurnakan praktik yang sebelumnya pernah ada.

Dalam 10 tahun perjalanan reformasi birokrasi indonesia, telah dicapai yakni meningkatnya penerapan sistem merit melalui rekrutmen berbasis komputer, efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran yang lebih fokus pada prioritas, akuntabel dan transparan, e-government yang semakin massif, inovasi pelayanan publik yang cepat melayani, serta meningkatnya integritas aparatur.

Mencermati era revolusi 4.0., maka kapasitas negara melalui tata kelola pemerintahan perlu segera dipersiapkan untuk menyerap peluang. Kementerian PANRB mendorong kapasitas negara dalam mengawal reformasi birokrasi. Di bidang SDM, perencanaan ASN lebih akurat sesuai core bussiness pembangunan nasional. Tahun 2017 dan 2018, direkrut 275.000 formasi jabatan dari 6,8 juta talenta terbaik menggunakan sistem Computer Assisted Tes (CAT). Selain itu, sistem merit, manajemen kinerja, sistem remunerasi, karir dan kesejahteraan terus diperbaiki secara profesional. Indeks reformasi birokrasi pada provinsi serta kabupaten / kota meningkat secara kuantitas maupun kualitas. Sebanyak 351 unit percontohan zona integritas dibangun, dan sudah mendorong peningkatan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2018 di peringkat 38, berdampak pula bagi peningkatan EoDB Indonesia di peringkat 72 di tahun 2018.

Indonesia mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai fondasi penting penguatan akuntabilitas anggaran yang prioritas, efektif dan efisien pada pencapaian tujuan pembangunan. Capaian akuntabilitas nasional adalah 91,7% dengan realisasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berkategori “baik” melampaui target renstra. Prinsip utama SAKIP adalah mengasistensi hingga ke titik terdepan penyelenggara pemerintahan, berfokus pada outcome pembangunan daerah dan nasional. “Kami yakin, SAKIP menjembatani tumbuhnya daerah atau wilayah otonomi khusus sebagai pusat dan sentra ekonomi yang menyangga kemajuan negara,” tegasnya.

Perkembangan harapan publik tentang pelayanan oleh negara, serta konsep modernisasi negara yang tidak meninggalkan ragam kearifan lokal, telah melahirkan konsep inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada pelibatan sektor privat, masyarakat dan negara. Ribuan inovasi dirangsang lahir secara bottom up setiap tahunnya. Inovasi sistem EDAT dari Kabupaten Teluk Bintuni berhasil menanggulangi endemi malaria. Selain itu, saat ini sudah berdiri 14 Mal Pelayanan Publik (MPP) serta penguatan sistem pengawasan terpadu melalui SP4N-LAPOR!.

Melalui International Reform Policy Symposium and Regional Workshop ini, Indonesia hadir sebagai inkubator yang merangsang perubahan, sekaligus menawarkan praktik tata kelola pemerintahan terbaik yang pernah dilakukan. “Saya mengajak kita semua untuk tidak lagi berpikir bahwa ‘ini tidak dapat dilakukan di sini (di negara saya)’, tetapi mari kita belajar dari yang lain. Mari bergerak bersama untuk menciptakan peluang perbaikan dan sejarah baru bagi bergulirnya tata kelola pemerintahan yang modern di masa depan,” katanya.

Acara yang berlangsung 14 – 15 Maret itu menghadirkan 65 pembicara / narasumber dari 11 negara serta 1.000 orang peserta dari kalangan akademisi dan praktisi pemerintahan akan saling berbagi pengalaman, ide dan diskusi memformulasikan konsep tentang praktik reformasi pada pemerintahan pusat hingga daerah.*

Made Arnawa


Lomba Arjuna Digital 2019 di Denpasar Berlangsung Semarak


BLKN-News ■ Lomba Arjuna Digital 2019 yang dihelat oleh Paiketan Krama Bali bakal kembali digelar. Berbekal sukses menggelar Lomba Arjuna Digital 2018 lalu,  tahun ini Paiketan bekerjasama dengan Universitas Hindu Indonesia (UNHI) segera menggelar Lomba Arjuna Digital 2019. Kesepakatan kerjasama dituangkan di dalam MoU yang ditandatangani oleh Ketua Umum Paiketan, Ir. Agung Suryawan Wiranatha, M.Sc, Ph.D dan Rektor UNHI, Prof. Dr. I Made Damriyasa, Kamis, 14 Maret 2019 bertempat di Universitas Hindu Indonesia, Denpasar.

“Kami Paiketan Krama Bali dan Universitas Hindu Indonesia (UNHI) menyatakan sepakat untuk bekerjasama dalam kegiatan Lomba Arjuna Digital 2019” kata Agung Suryawan sebelum presentasi tentang Lomba Arjuna Digital kepada tim UNHI.  Kata Agung Suryawan, melalui Kesepakatan Kerjasama itu, pihaknya selaku Ketua Umum Paiketan Krama Bali memberikan kepercayaan penuh kepada UNHI sebagai Panitia Penyelenggara Lomba Arjuna Digital 2019. Agung Suryawan berharap, melalui bekerjasama dengan UNHI, gema Lomba Arjuna Digital akan semakin luas menyasar generasi muda mulai dari SMP hingga mahasiswa berbagai perguruan tinggi serta pemuda-pemudi Hindu.

Rektor UNHI, Prof. Dr. I Made Damriyasa didampingi oleh tim UNHI seperti W.A.Sindhu Gitananda, I Putu Darmawan, I Putu Arsa Aryawan  menerima kepercayaan tersebut untuk mengambil peran mendorong kemajuan dan kejayaan Hindu kedepan.  Prof. Damriyasa menegaskan, Lomba Arjuna Digital sejalan dengan visi dan missi UNHI. Beliau berterima kasih karena UNHI mendapat kepercayaan dari Paiketan Krama Bali untuk menyelenggarakan Lomba Arjuna Digital. “Ini adalah sebuah kepercayaan kepada UNHI sekaligus menjadi media promosi bagi UNHI agar umat Hindu semakin banyak mau kuliah di UNHI sebagai kampus “milik” umat Hindu” papar Damriyasa.

Ketua Departemen Litbang dan Information Technology Paiketan Krama Bali, I Putu Sudiarta didepan rektor UNHI dan timnya mempresentasikan hasil-hasil Lomba Arjuna Digital 2018 berupa video-video hasil karya para peserta untuk memberikan gambaran kepada tim UNHI betapa pentingnya menginspirasi mahasiswa dan generasi muda Hindu agar bangga menjadi umat Hindu.  Putu berharap, tim UNHI akan mampu menjaring peserta lebih banyak dengan pendampingan dari Paiketan Krama Bali. 

Ketua Departemen Agama Paiketan Krama Bali, Dr. Ni Kadek Surpi, S.Pt, M.Fil.H meminta agar penggunaan istilah dharma wacana tidak dikaburkan dengan dengan film pendek (YouTube Channel) yang belakangan mulai digemari masyarakat melalui media sosial. “Steering Committee Paiketan Krama Bali agar memfixed-kan konten-konten filmnya sebelum dilombakan” ujar Kadek Surpi, Ia juga berharap panitia agar menggarap acara seremonial lebih rapi. Menurut Kadek Surpi, Lomba Arjuna Digital adalah salah satu ajang edukasi bagi generasi muda Hindu dalam berorganisasi dan pemahaman tentang konten-konten ajaran Hindu sesuai selera kaum milenial (ram/r4).

■ Made Arnawa 
© Copyright 2019 BLKNNews.com | All Right Reserved