DPD RI Tolak Pelaksaaan Pilkada Desember 2020, Ini Alasannya
-->

DPD RI Tolak Pelaksaaan Pilkada Desember 2020, Ini Alasannya

BLKN NEWS
Selasa, 25 Agustus 2020

  DPD RI Tolak Pelaksaaan Pilkada Desember 2020, Ini Alasannya

BLKN NEWS ■ Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI  H. Fachrul Razi MIP hari ini menjadi Narasumber pada ‘Diskusi MPR Rumah kebangsaan Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat’, di Ruang Media Center DPR RI, Senayan Jakarta Pusat.

Dalam Sesi Diskusi tersebut, Senator Fachrul Razi secara gamblang dan tegas dihadapan kru media Menolak Penyelenggaraan Pilkada Desember 2020.

” Bahwa Komite I saat ini, sikap kita adalah menolak pelaksaaan Pilkada pada desember 2020. Alasannya? Pertama, saya jelaskan saat ini, bahwa secara data statistik peningkatan covid sangat luar biasa menyerang daerah daerah yang selama ini kita katakan aman sudah menunjukkan daerah basis (Claster) tinggi," ungkapnya.

Kedua, jelas Fachrul, Hasil kunjungan ke daerah – daerah saat ini kewalahan dengan kondisi Covid saat ini, apalagi dengan anggaran yang sangat luar biasa dibutuhkan buat Pilkada. Sayangnya, adanya pandemik Covid-19, dalam penerapan demokrasi elektoral harus menerapkan protokol kesehatan yang konsekuensinya tambahan biaya.

”Sehingga, memang hari ini ketakutan rezim, ketakutan beberapa pihak saja apabila pilkada tidak dilaksanakan seakan akan kita merusak demokrasi, demokrasi mana…yang dirusak…? Seakan – akan ada penyerapan anggaran, anggaran mana yang diserap? ini sepertinya ada sebuah dinamika. Menurut saya yang tidak semestinya kita pikirkan disaat kondisi Indonesia berada didalam kondisi yang perlu kita perhatikan, kesehatan rakyat itu jauh lebih penting daripada kekuasaan politik, itu kuncinya,” ucap senator Garis keras tersebut.

Semakin hari, lanjut Senator, presentasi jumlah hari ke hari kontestan dan bahkan penyelenggara pilkada pun panitia sudah banyak yang terkena. Kita itu seakan akan menutup mata, bagi kami komite I itu adalah nyawa yang harus kita selamatkan.

”Bayangkan, --  ada kita berbicara, ada kurang lebih 105 juta rakyat Indonesia yang terancam karena pilkada itu dilaksanakan dipaksakan, akibat nafsu keingingan pemimpin apa substansinya, apa esensinya, karena apa kita utamakan keselamatan rakyat itu lebih penting,".

Dia menambahkan, ditekan anggaran daerah menurut catatan kita ada anggaran pilkada 4.7 Trilliun yang ingin diminta ditambahkan dari total anggaran 9,9 triliun.

”Ini ada apa.? yang diinginkan oleh para petahana – petahana adalah dipercepat karena mereka dengan anggaran itu menyalurkan bantuan secara masif kepada target target suara mereka di daerah tersebut, dimana demokrasi itu.? ” jelasnya.

” Kita menghadapi ‘mereka – mereka’ ini berkampanye secara virtual, sementara kepala daerah petahana yang sahabat politiknya ingin bertahan dengan periode yang kedua itu memaksakan, Bukan hanya untuk kepentingan elit saat ini, hanya untuk mempertahankan kekuasaan dan celakanya ini ada permainan dinasti politik yang dipersiapkan hanya untuk mempertahankan dinasti politik, jangan jadikan pilkada untuk merampok demi kepentingan elit elit," tegasnya.

■ MI/JBN