Kabar Politik

Rabu, 30 Oktober 2019

Terjun ke Politik, Camel Petir Tidak Akan Tinggalkan Dunia Hiburan


Jakarta - Meski kini disibukkan dengan dunia politik, penyanyi Camelia Panduwinata Lubis alias Camel Petir tidak akan meninggalkan dunia hiburan. Politikus Partai Golkar itu merasa dunia seni sudah menjadi darah daging buatnya.

"Seni merupakan sesuatu nilai tambah dari aku. Pastinya tidak akan pernah aku hilangkan meski sekarang lebih fokus di dunia politik. Pastinya aku tidak akan tinggalkan dunia hiburan. Aku juga sebenarnya mau membuktikan bahwa artis dan publik figur tidak bisa dipandang sebelah mata," ujar Camel saat ditemui di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).

Wanita bedarah batak yang sedang menjalani pendidikan S2 itu pun berencana meneruskan pendidikan ke jenjang S3. 

Soal dunia politik yang digelutinya kini, Camel yang belum lama genap berusia 34 tahun mengatakan dirinya tidak memiliki ambisi besar. Meski gagal terpilih menjadi anggota dewan dalam Pemilu 2019 lalu, Camel tetap akan mengabdi untuk masyarakat. 

"Alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan sama Allah SWT menjalani kehidupan hingga usia ke 34 tahun. Untuk tahun ini, pastinya aku akan berusaha realistis dan tidak terlalu berambisi dalam menghadapi masalah. Aku tahu setiap manusia pasti ada masa-masanya. Memasuki usia kepala 3, aku berusaha tetap realistis dan tetap berjuang untuk masyarakat meski tidak tergabung dalam anggota Legislatif. Aku sendiri sadar perjuanganku baru saja dimulai, dan perjuangan itu akan terus aku lakukan meski dari luar parlemen karena aku ngerasa dibutuhkan disini," tutur pelantun lagu Cuma Kamu Cin. (BS)

Bidang Lingkungan Hidup dan Energi Diharapkan Satu Komisi


Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Kardaya Wanika berharap bidang lingkungan hidup dan energi berada dalam satu Komisi atau Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Ia tidak mempermasalahkan kedua bidang tersebut berada di komisi manapun, asal tetap berada dalam komisi yang sama. Pasalnya kedua bidang tersebut saling berkaitan satu sama lain.

“Saya berharap bidang energi dan lingkungan hidup tidak dipisahkan. Tidak masalah berada di Komisi berapa. Karena jika berbicara tentang kebijakan energi, pasti akan mempertimbangkan lingkungan. Begitupun ketika bicara masalah lingkungan hidup, pasti berkaitan dengan energi. Karena emisi terbesar itu berasal dari transportasi, dari industri yang kesemuanya berasal dari pemakaian energi,” ujar Kardaya dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Tidak hanya itu, lanjut Kardaya, salah satu alasan pemerintah gencar menggunakan energi terbarukan, karena secara lingkungan hidup emisinya kecil. Begitu juga dengan penggantian BBM dari TEL (tetra ethyl lead) ke MTBE (Methyl Tertiary Buthyl Ether) itu semata-mata karena pertimbangan lingkungan hidup. Bahkan penggunaan batubara juga harus diatur karena juga berkaitan dengan lingkungan hidup. Sehingga antara lingkungan hidup dan energi tidak bisa dipisahkan.

“Di OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) pun, ketika bicara harga minyak, pasti juga bicara tentang lingkungan. Sehingga antara lingkungan hidup dan energi memang saling berkaitan. Kalau dipisahkan saya khawatir akan menimbulkan kebijakan yang tidak sinkron alias kacau balau,” terang politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Ia juga mempermasalahkan rasionalitas pemisahan kedua bidang tersebut ke dalam Komisi yang berbeda. “Hal ini pasti akan ditertawakan oleh masyarakat luas dan tentunya stakeholder terkait. Pada akhirnya akan membuat citra DPR RI semakin turun di mata publik. Saya berharap hal ini dipertimbangkan kembali, ditunda. Saya tidak masalah bidang tersebut akan dimasukan dalam komisi berapapun, asal bawalah semuanya, dan tidak dipisah satu sama lain,” pungkasnya. (ayu/es)

Rabu, 07 Agustus 2019

Anggaran Pertanian Harus Sama Dengan Alokasi Pendidikan

BLKNNews, Denpasar - DPRD Bali tengah menggodok Raperda Tentang Sistem Pertanian Organik. Selain sebagi acuan dalam regulasi, kedepan diharapkan bisa menjadikan Bali sebagai Pulau Organik. Saat ini, sudah ada tumpuan dasar dalam mewujudkan hal itu. Salah satunya, Pergub Bali tentang larangan penggunaan plastic, sterofoam, dan sedotan plastic.

Menurut Anggota Pembahasan Raperda Tentang Sistem Pertanian Organik Ketut Kariyasa Adnyana, pariwisata Bali berkonsep Tri Hita Karana yakni menjaga alam. Misalnya saja potensi pariwisata dari sector pertanian yakni Subak. “Bagaimana menciptakan Bali ini Pulau Organik. Ketika Pulau Organik itu kan, pestisida dikurangi, sampah plastic dikurangi. Untuk itu, di dewan inikan berinisiatif membuat Perda Pertanian Organik,” katanya, Rabu (31/07).

Dengan adanya dasar hokum (Perda) yang terkait organic, Bali bisa menjadi Branding luar biasa. Disamping itu juga bisa menjaga keseimbangan alam. Disektor pertanian, Indonesia sejatinya mampu menciptakan hasil pertanian organic yang berkualitsa, bahkan terbesar. Hanya saja, subsidi yang digelontor masih tergolong kecil. Sehingga, pasar diambiloleh Negara lain seperti Thailand. “Secara ekonomi kan sudah pasti. Beras yang organic inikan masih sangat tinggi dibutuhkan dunia,” jelas dia.

Sebelumnya, sudah ada Program Go Green yang dicanangkan oleh Pemprov Bali. Tetapi, masih belum maksimal. Bukan itu saja, penyempitan lahan pertanian juga menjadi persoalan tersendiri. Pasalnya, banyak alih fungsi lahan. Kariyasa menyebut tindaklanjut terhadap alih fungsi lahan dari pemerintah belum ada. Baik anggaran, regulasi, dan pengawasan. “Kita di DPRD ini sudah mempelopori dengan membuat Perda ini,” akunya.

Pihaknya tak memungkiri jika secara langsung, Perda Sistem Pertanian Organik akan bersifat “memaksa” semua pihak untuk melakukan pertanian organic. Konsekuensinya, eksekutif dan legislative harus terus memberikan dorongan supaya bisa diterapkan. Terkait, alih fungsi lahan yang sering terjadi, dirinya akan memaksimalkan lahan yang ada.

Mengenai penganggaran, sector pertanian diakui masih sangat kecil dibandingkan dengan pendidikan yang mencapai 20 persen yakni 8 persen. Semestinya, minimal bisa sama dengan alokasi anggaran pendidikan. Dengan demikian, program yang telah dicanangkan akan terwujud. “Paling sedikit sama dengan anggaran pendidikan. 6-8 persen itu masih kecil sekali,” pungkasnya.  Dp/r2

Jumat, 19 Juli 2019

Rai Mantra Raih Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha

BLKNNews, Jakarta - Keberhasilan Pemerintah Kota Denpasar dalam memaksimalkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik mendapat apresiasi dari tingkat provinsi hingga nasional. Bahkan serangkaian peringatan Hari Otonomi Daerah Tahun 2019 pada Bulan Maret lalu, Pemkot Denpasar mendapatkan penghargaan atas nilai terbaik dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintan Daerah (LPPD). Hal tersebut tak lepas dari komitmen besar Walikota IB Rai Dharmawijaya Mantra dan Wakil Walikota IGN Jaya Negara yang senantiasa menggerakan pembangunan serta pelayanan publik dalam balutan motto sewaka dharma yang berarti melayani adalah kewajiban. 

Atas keberhasilan tersebut, Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra dianugrahi Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha oleh Presiden RI, Ir. H Joko Widodo. Tanda kehormatan tersebut disematkan Wakil Presiden RI, H. Mohamad Jusuf Kalla serangkaian Pembukaan Pameran Teknologi Industri bertajuk Indonesia International Smart City Expo & Forum di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (17/7).

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Dalam Negeri RI, Tjahyo Kumolo, Menkominfo, Rudiantara, serta Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia. 

Wakil Presiden RI, H.M Jusuf Kalla dalam sambutanya mengucapkan selamat kepada Pemerintah Derah, Bupati, Walikota dan Gubernur yang mendapat penghargaan.  Hal ini tentunya merupakan bentuk apresiasi dari Penerintah Pusat kepada pemerintah derah dan juga kepala daerah atas kinerja baik serta berprestasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang tertuang dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah (EKPPD) melalui Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah yang berhasil meraih nilai terbaik tiga kali berturut-turut. 

"Jadi penghargaan ini diberikan atas komitmen serta upaya yang dilaksanakan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, serta merupakan bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah agar senantiasa terus berinovasi dan senantiasa bekerja dengan efektif dan efisien dalam mendukung percepatan reformasi birokrasi," ujar Jusuf Kalla. 

Lebih lanjut dijelaskan, keberhasilan dalam meraih penghargaan ini agar menjadi contoh bagi derah lain. Sehingga kedepanya inovasi yang dihasilkan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik mampu menjadi solusi dalam memberikan kesejahteraan rakyat. 

"Hal inilah yang harus kita wujudkan dengan membangun sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat berbasis smart city sehingga mampu memberikan kemanfaatan dalam mendukung kesejahteraan rakyat, teknologi bisa dibeli, tapi kemajuan teknologi harus didukung dengan pemimpin yang cerdas dan masyarakat yang cerdas," paparnya.

Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra mangaku bersyukur atas diraihnya Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha ini. Tentunya hal ini tak lepas dari dukungan seluruh jajaran di Pemkot Denpasar yang senantiasa memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat dengan motto sewaka dharma. 

"Tentunya kami sangat bersyukur serta mengucapkan terimakasih atas dukungan semua pihak, sehingga kedepanya capaian ini dapat menjadi cambuk untuk memotivasi diri agar senantiasa memberikan pelayanan maksimal dan tak henti-hentinya berinovasi," harap Rai Mantra. (Ags/r5).

Lima Rekomendasi DPRD Bali Untuk Gubernur

BLKNNews, Denpasar - DPRD Bali mengeluarkan rekomendasi terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018. Rekomendasi tersebut disampaikan oleh Koordinator sekaligus Pembicara DPRD Bali Gede Kusuma Putra saat Sidang Paripurna, Rabu (17/07).

Adapun beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD Bali antara lain, pertama, menekankan bahwasahnya semua catatan atau rekomendasi dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali supaya ditindalanjuti segera mengikuti batasan waktu yang diatur dalam perundang-undangan.

Kedua, isu kekinian yang sedang ramai adalah persoalan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru. Gubernur telah menyampaikan secara terbuka tentang solusi alternative untuk masa mendatang. Sebagai wakil rakyat, pihaknya memberikan dukungan terhadap program dan kebijakan yang akan dilaksanakan.

Ketiga, Dewan mengingatkan beberapa persoalan lama yang masih relevan untuk dibicarakan dan dicarikan jalan keluarnya. Mulai dari sector pertanian yang kontribusinya terhadap struktur perekonomian Bali dalam dua dasawarsa  ini tidak beranjak dari kisaran 16-17 persen. Maka dari itu, Dewan menyaranka perluanya dibuat peraturan daerah yang mengamatkan sedikitnya alokasi dana untuk sector pertanian sebesar 3-5 persen dari total APBD Pemprov Bali dan juga APBD Kabupaten/kota.

Keempat, pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia) Bali perlu lebih di dorong, mengingat kemajuan teknologi informasi. Sehingga menuntut untuk beradaptasi guna mampu berkompetisi dalam situasi kekinian. Dan juga mampu menjadi pemain unggul dalam era industry 4.0. Selain itu, perlu sebuah parameter atau tolak ukur yang dinamakan “Human Capital Indeks” untuk mengetahui kemampuan dan kualitas SDM.

Terakhir, pariwisata Bali harusnya bisa memberi manfaat sebanyak-banyaknya untuk masyarakat. Pengembangan sector pariwisata dapat memberdayakan seluruh lapisan masyarakat termasuk para pengrajin. Terlebih, Pengrajin Bali yang sebagian besar kelompok UKM sangat unggul dengan inovasi dan kreatifitasnya. Pihaknya berharap, Dinas terkait yang membidangi dapat memfasilitasi dan mengarahkan para pengrajin untuk dapat meramu serta memadukan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki agar berkiprah di Pasar Dunia. Dp/r2

Gara-gara Uang Saku, Pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Ditunda

BLKNNews, Denpasar - Pansus Ranperda Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan terus dimatang. Apalagi, eksekutif telah memberikan respon positif terhadap Ranperda yang diketuai oleh Nyoman Parta tersebut. 

Bersama dengan Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali sampai dengan beberapa serikat pekerja, pembahasan kali ini masih berkutat dalam persoalan upah minimum untuk tenaga magang. Akan tetapi, justru saat pembahasan muncul usulan baru yakni tentang uang saku bagi para pekerja magang. “Dari pihak pekerja menuntut minimal sebesar upah minimum yang tentunya sesuai upah minimum kabupaten/kota. Sementara dari pihak perusahaan memandang, dengan besarnya uang saku sebesar itu dikhawatirkan banyak anak-anak yang tidak bisa magang,” kata Parta, Senin (15/07). 

Menurut Parta, pihak perusahaan merasa keberatan jika menerapkan uang saku. Pasalnya akan menambah beban. Adanya perbedaan pandangan antara serikat pekerja dengan perusahaan inilah hingga menyebabkan pembahasan ditunda.  “Dua kutub (perusahaan dengan serikat pekerja) ini yang belum bisa kami selesaikan dalam rumusan pasal. Sehingga kami tunda dan akan dibawa dalam rapat berikutnya,” tandasnya.

Tak hanya itu saja, pembahasan yang tak kalah penting soal penanganan konflik perburuhan pada Kepolisian. Bahkan dalam konteks nasional, Kapolri Jendral Tito Karnavian telah menginstruksikan agar setiap Kepolisian Daerah (Polda) membentuk unit khusus yang membidangai perselisihan atau konflik perburuhan. Untuk itu, dirinya meminta Polda Bali untuk segera merespon intruksi tersebut dengan membentuk Unit Khusus. “Di DKI sudah ada. Di beberapa Polda lainnya juga sudah ada. Jadi kami mohon kepada pihak Polda Bali agar juga disiapkan unit khusus yang sama. Untuk melayani konflik perburuhan. Karena konflik perburuhan di Bali sangat banyak,” jelas dia.

Disinggung mengenai soal penghapusan outsorcing? Parta menyebutkan, pada prinsipnya dia sependapat. Namun dalam kenyataannya, praktek seperti itu masih ada. Sehingga pengaturannya masih sangat diperlukan.Terlebih lagi, sambung dia, banyak perusahaan outsourcing di Bali yang melakukan “penyelundupan hukum”. Penyelundupan yang dia maksud itu antara lain keberadaan kantor dengan aktivitas tenaga kerja yang disediakan. Kantornya di luar Bali, tapi aktivitas pekerjanya di Bali. “Kemudian mereka sebagai penerima kerja, tetapi dari perusahaan memperlakukan orang yang dipekerjakan itu hanya sekedar mengambil fee. Hanya mengambil selisih (dari upah). Bahkan memotong upah tenaga kerja mereka,” pungkas dia. Dp/r2
© Copyright 2019 BLKNNews.com | All Right Reserved