Kabar Denpasar

Jumat, 24 Mei 2019

Kodam IX/Udayana Tingkatkan Iman dan Taqwa Melalui Peringatan Nuzulul Qur'an

Denpasar,BLKNNews - Bertempat di Musholla Makodam IX/Udayana pada Rabu (22/05/2019), Kodam IX/Udayana menggelar acara Peringatan Nuzulul Qur'an yang mengandung makna, bahwa Al-Qur’an diturunkan oleh Allah SWT sebagai perwujudan nikmat dan kasih sayang Allah SWT kepada umat manusia.

Di Indonesia setiap tanggal 17 Ramadhan, biasanya dilakukan ceramah atau pengajian khusus bertemakan Nuzulul Qur'an. Dilihat dari bulan puasa selama sebulan penuh, maka turunnya Al Quran terjadi pada bulan Ramadhan.

Acara yang bertemakan “Melalui Puasa Ramadhan, Nuzulul Qur’an dan Idul Fitri 1440 H/2019 M Kita Tingkatkan Iman dan Taqwa Prajurit dan PNS Dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok Kodam IX/Udayana”, tersebut dibuka oleh Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, S.I.P., dan menghadirkan penceramah dari Kementerian Agama Kota Denpasar yaitu Bapak Uztad Hamim, S.Ag., M.Pdi.

Pada kesempatan tersebut Pangdam IX/Udayana menyampaikan, bahwa memahami makna Nuzulul Qur’an, harus memahami dulu bahwa Al-Qur’an diturunkan oleh Allah SWT sebagai perwujudan nikmat dan kasih sayang maupun rahman Allah SWT kepada manusia, sebelum Allah SWT  menyebutkan kenikmatan-kenikmatan lain seperti nikmat sehat, nikmat terciptanya alam semesta, matahari dan sebagainya. 

Lebih lanjut Pangdam menyampaikan, sebagai salah satu bentuk syukur pentingnya Al-Qur’an bagi hidup manusia dan upaya lebih memaknai peringatan Nuzulul Qur’an, maka kita harus dapat menempatkan Al-Qur’an sesuai dengan esensi diturunkannya Al-Qur’an oleh Allah SWT. Untuk itu, Al-Qur’an harus dijadikan sebagai referensi dalam membina seluruh potensi yang diberikan Allah SWT kepada kita, baik potensi jasad, potensi akal, potensi qolbu atau potensi jiwa agar biasa hidup berbahagia baik di dunia maupun di akhirat.

Pangdam menekankan kepada seluruh Prajurit dan PNS Jajaran Kodam IX/Udayana khususnya Umat Muslim, agar lebih memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur’an, bukan sekedar diagungkan saja. Melainkan harus membiasakan diri untuk membaca Al-Qur’an, mengaji bersama-sama, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengamalkan nilai-nilai Al-Qur’an secara baik dan benar, maka dapat memantapkan disiplin dan profesionalisme kita sebagai abdi negara, tambah Pangdam.

Selanjutnya Bapak Uztad Hamim, S.Ag., M. Pdi., dalam ceramahnya pada intinya menjelaskan tentang implementasi dalam memaknai peringatan Nuzulul Qur’an di Bulan Suci Ramadhan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan khususnya kepada Prajurit dan PNS Kodam IX/Udayana dalam rangka mendukung tugas pokok. 

Hadir dalam acara tersebut diantaranya Kasdam IX/Udayana, Irdam IX/Udy,  Asrendam IX/Udy, Para Staf Ahli Pangdam IX/Udy, Para Asisten Kasdam IX/Udy, Para Dan/Kabalakdam IX/Udy dan Para Perwira, Bintara, Tamtama serta PNS Kodam IX/Udy. (Pendam IX/Udy)

Jumat, 03 Mei 2019

Indonesia Berdonor 2019, Dalam Rangka HUT ke 62 Kodam IX Udayana di RRI Denpasar


BLKNNews ■ Peringatan Hari Pendidikan Nasional dan HUT ke-62 Kodam IX/Udayana dijadikan momentum pembelajaran sebagai umat manusia sebagai mahluk sosial untuk saling tolong-menolong walaupun hanya setetes darah yang diberikan namun sudah menyelamatkan satu jiwa manusia yang membutuhkan serta merupakan wujud bhakti dari masyarakat dan Kodam IX/Udayana dalam kepentingan kemanusiaan.

Hal tersebut disampaikan Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, S.I.P., dalam amanatnya yang dibacakan oleh Kepala Staf Korem 163/WSA Letkol Kav Jacob Janes Patty, pada kegiatan donor darah yang dilaksanakan di RRI Denpasar, Kamis (2/5).

Sebelum menyampaikan sambutan lebih lanjut, Pangdam mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan Indonesia Berdonor 2019 kali perdana ini yang merupakan kerjasama RRI Denpasar dengan Kodam IX/Udayana dan Unit Donor Darah (UDD) PMI Provinsi Bali. Untuk itu Pangdam mengucapkan terima kasih kepada RRI Denpasar dan UDD PMI Provinsi Bali serta paramedis yang telah memfasilitasi kegiatan ini.

"Seperti kita ketahui bersama kegiatan Indonesia Berdonor yang kita laksanakan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian untuk mendukung program kemanusiaan melalui Palang Merah Indonesia. Oleh karena itu, kepada para pendonor yang dengan sukarela dan ikhlas menyumbangkan darahnya saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ketulusan hati bapak-bapak dan ibu-ibu dapat meringankan beban penderitaan saudara-saudara kita yang membutuhkan darah," demikian ujar Pangdam.

Mengakhiri sambutannya, Pangdam menambahkan, sebagaimana tema yang diangkat pada Indonesia Berdonor kali ini yaitu “Setetes Darah Anda Menyelamatkan Jiwa Orang Lain”, dinilai benar-benar mulia dan mampu memberikan motivasi sebagian besar masyarakat, terutama kepada seluruh pendonor yang telah berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan darah dan persediaan darah yang ada di PMI khususnya di Provinsi Bali.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan Piagam penghargaan oleh Humas UDD PMI Provinsi Bali I Made Griya kepada Plh. Kepala RRI Denpasar Buang Supeno, SH., MH., dan Kasrem 163/WSA, serta sesi foto bersama dan peninjauan pelaksanaan Kegiatan donor darah. Seluruh rangkaian kegiatan donor darah selesai pada pukul 10.30 Wita dalam keadaan aman dan lancar.

Turut hadir pada kegiatan tersebut antara lain Kakesdam IX/Udayana diwakili oleh Kolonel Ckm Dr. Anton, S.ST.Sps, Wakapendam IX/Udy Letkol Inf Leo Handoko, Kasubdit Gasub Samapta Polda Bali AKBP Andi Prihastomo, SH., S.I.K., MH., Danyon Brimobda Polda Bali AKBP I N Carma Dana, Ketua Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali Sagung Mas Dwipayani, serta seluruh peserta donor darah dari unsur TNI-Polri dan masyarakat. (Pendam IX/Udayana)

Kamis, 02 Mei 2019

Rai Mantra Bacakan ‘Denpasar Komitmen’


Tiga Butir Rekomendasi Dukung Pemajuan Warisan Budaya dan Kota Pusaka
Denpasar, BaliKini.News - Seluruh tahapan International Conference OWHC Eurasia IX yang digelar di Kota Denpasar telah usai. Dari seluruh rangkaian rapat yang melibatkan delegasi dari 13 Negara Eurasia dan delegasi dari 7 Kota yang terabung dalam Jaringa Kota Pusaka Indonesia (JKPI) ini menghasilkan sebuah kesepakatan yang diberi nama Denpasar Komitmen. Kesepakatan yang berhasil terdiri atas tiga butir rekomendasi ini dibacakan Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra pada Gala Dinner Serangkaian International Conference OWHC Eurasia IX di Prama Sanur Beach Hotel, Selasa (30/4) malam.

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara, Sekjen UCLG Eurasia Regional Cordinator of OWHC, Rasikh Sagitov, Sekjen OWHC, Denish Ricard serta seluruh delegasi dan OPD di lingkungan Pemkot Denpasar. Selain itu juga turut dserahkan cinderamata  dan hadiah bagi pemenang lomba drawing competition.

Pada pelaksanaan Gala Dinner, seluruh delegasi disuguhkan beragam hiburan. Mulai dari penapilan apik dari Gus Teja World Musik, Sendratari dari Komunitas Sanur, dan penampilan fashion show dari Duta Endek Kota Denpasar.

Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra menjelaskan bahwa konferensi ini telah menghasilkan Denpasar Komitmen yang terdiri atas tiga butir rekomendasi. Dimana, rekomendasi tersebut nantinya akan turut menjadi usulan dalam Internaisonal Konference OWHC di Polandia. Sehigga upaya untuk terus meningkatkan ketangguhan warisan budaya yang dipadukan dengan pengembangan pariwisata dapat berjalan dan saling menguatkan.

“Menurut kami melalui Denpasar Komitmen ini tentunya menjadi langkah awal bagi anggota OWHC, khususnya di Benua Eropa dan Asia untuk memperkuat warisan budaya yang mampu berjalan beriringan dengan pengembangan sektor pariwisata,” paparnya.

Lebih lanjut dikatakan, sesuai dengan tujuan awal pelaksanaan konferensi ini yakni menjadi ajang tukar pikiran serta untuk menginventarisasi masalah yang dihadapi oleh kota warisan budaya dan kota pusaka. Sehingga dapat menjadi ajang diskusi untuk bersama-sama menciptakan solusi.

“Dari konferensi ini beragam solusi sudah diciptakan, salah satunya adalah terwujudnya Denpasar Komitmen, dan beberapa daerah yang tergabung dalam OWHC Eurasia juga sudah melaksanakan kerjasama sister city sesuai dengan kebutuhan masing-masing kota,” terangnya.

Sekjen OWHC Denish Richard didamping Sekjen UCLG Eurasia regional Cordinator of OWHC, Rasikh Sagitov mengaku bangga kongres eurasia OWHC kali ini dilaksanakan di Bali, khususnya Kota Denpasar dan telah berjalan dengan lancar. Hal ini tak lepas dari komitmen Pemkot Denpasar sebagai tuan rumah pelaksanaan konferensi ini.

“Setiap kota beserta seluruh jajaran pimpinan memiliki kewajiban untuk ikut menjaga warisan budaya, Heritage dan Torism itu penting, saya sangat bangga  dengan hal itu, kota ini sangat konsisten dengan torism heritage, sehingga hal ini dapat menjadi wahan edukasi peradaban di masa depan, dan hal ini harus mendapat dukungan semua pihak termasuk wartawan yang tentunya dapat mengubah pola pikir masyarakat untuk ikut menjaga warisan budaya, semoga dengan adanya Denpasar Komitem ini dapat memberikan dukungan terhadap kelestarian Kota Pusaka dan Warisan Budaya,” terangnya.

Adapun tiga butir Denpasar Komitem yakni pertama Diadakan sesi khusus tentang heritage torism pada setiap kongres OWHC yang melibatkan para profesional pariwisata, akademisi pariwisata dan departemen pariwisata pemerintah dari wilayah anggota sebagai ekosistem untuk heritage torism yang berkelanjutan.

Dua, memastikan adanya peningkatan kapasitas dalam pelestarian heritage dan heritage torism untuk mengantisipasi perubahan iklim dengan menerapkan kearifan lokal dari setiap wilayah anggota, seperti Tri Hita Karana, (harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan) di Bali. Ketiga, untuk mendorong adanya kerjasama antar kota-kota di wilayah anggota OWHC. (Ags/r4)

Sabtu, 16 Maret 2019

Tanggapi OTT Romi, AHY: Hukum Tak Boleh Tebang Pilih


BLKN-News ■ Operasi Tangkap Tangan (OTT) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurrmuzy oleh KPK mengejutkan berbagai pihak. Penangkapan tersebut mendapat komentar dari DPP Partai Demokrat.

Ketua Komanda Tugas Bersama (Kogasma) DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku, terkejut dan tak menyangka figur Romahurrmuzy yang kalem dan santun bisa tersandung kasus hukum. Namun, secara detail dirinya belum bisa memastikan secara detail terkait penangkapan tersebut. "Saya tadi baru dilapori saat baru mendarat di Bali. Jadi kaget mendengar berita itu. Terus terang saya belum memahami secara utuh bagaimana situasi," akunya, Jumat (15/03).

Putra pertama mantan Presiden RI keenam ini menyatakan, apa pun yang terjadi, hukum harus tetap ditegakkan. "Di negeri ini harus ditegakkan keadilan dengan baik," tandasnya.

AHY juga meminta kepada pemerintah dan penegak hukum agar semua diperlakukan sama dimata hukum tanpa tebang pilih. Hal ini demi tegaknya keadilan di Indonesia. Terkait dengan penangkapan Romahurmuzy, dirinya menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya kader Partai Demokrat bisa mengambil pelajaran dari kasus tersebut.

"Kita mendukung upaya KPK menegakkan secara proporsional. Kembalikan pada norma hukum, kita berharap ini menjadi pelajaran buat kita semua," pungkasnya.

■ Dp/r2

AHY Minta Demokrat Bali Genjot Perolehan Kursi Legislatif


BLKN-News ■ Ketua Komando Tugas Bersama (Kogasma) DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta Partai Demokrat Bali untuk terus bekerja demi kejayaan partai. Dirinya meminta kepada para caleg Partai Demokrat yang maju pada Pileg 2019 baik tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga DPR RI bisa memberikan hasil terbaik.

Khusus untuk di Bali, saat ini Partai Demokrat memiliki kursi disemua tingkatan. Maka dari itu, target minimal mempertahan kursi harus bisa tercapai. "Tahun 2014, Partai Demokrat Bali mendapatkan 2 kursi DPR RI. Kemudian 8 kursi di Provinsi Bali. Tentu kami berharap tidak hanya mempertahankan, kalau bisa menambah kursi," ujarnya seusai menggelar Simakrama di Casa Bunga Renon bersama pelaku seni, ekonomi kreatif, dan pariwisata, Jumat (15/03).

Pihaknya menyadari jika pertarungan pada Pileg 2019 ini berbeda dengan Pileg 2014 yang lalu. Mengingat, berbarengan dengan Pilpres, sehingga dinamikanya juga berbeda. Disamping itu, caleg-caleg yang maju terbilang memiliki kualitas. "Tapi realistisnya kita bekerja sekuat tenaga, paling tidak 2 kursi yang sudah ada bisa kami pertahankan," harapnya.

Bukan hanya DPR RI, target DPRD Provinsi juga dipantau AHY. Menurutnya, kursi legislatif di daerah juga harus digenjot. Saat ini raihan kursi Partai Demokrat Bali di DPRD Bali sebanyak 8 kursi. Pada Pileg 2019 ini, ditargetkan bisa bertambah menjadi 10 kursi. "DPRD (Provinsi Bali) kami berharap bisa bertambah 10 kursi, selebihnya DPRD Kabupaten/kota kami pantau agar bisa ada peningkatan suara diberbagai daerah, " pintanya.

Dp/r2

Jumat, 15 Maret 2019

Masyarakat Minta Dana Hibah Ditingkatkan


BLKN-News ■ Dana hibah bansos selama ini menjadi salah satu bantuan pemerintah yang difasilitasi oleh Dewan. Maka dari itu, harapan masyarakat terhadap dana tersebut sangat tinggi.

Seperti yang disampaikan oleh Anggota Dewan asal Kuta Selatan Wayan Rawan Atmaja. Dirinya menyatakan, dari hasil reses yang telah dirinya lakukan sejak tanggal 28 Februari 2018, banyak masyarakat yang menyampaikan aspirasinya.

Dari beberapa titik saat turun ke masyarakat, banyak yang menyampaikan terkait dana hibah bansos dari Pemprov Bali. "Secara Umum permintaan  kebanyaan masyarakat mohon dana Hibah tetep diadakan," katanya saat dikonfirmasi, Kamis (28/02).

Tak hanya itu saja, masyarakat juga meminta kepada Pemerintah agar dana hibah bisa dinaikkan. Pasalnya, dana hibah memberikan manfaat dimasyarakat. "Bila perlu ditingkatkan," kata Caleg nomor urut satu Partai Golkar Dapil Badung ini.

Selama ini, peran Dana Hibah Bansos diklaim mampu meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Dengan adanya dana tersebut yang difasilitasi Dewan, maka proses dan mekanismenya akan semakin mudah dan cepat terealisasi. Disamping itu, jika masyarakat yang mengusulkan, masih harus melalui persyaratan yang terbilang berbelit-belit. Misalnya saja harus melalui kajian terlebih dahulu. Hal inilah yang membuat proses terkesan tak merepotkan.

Selain itu, varian pencakupan terhadap penerima hibah juga semakin luas. Contohnya saja untuk pemberian bantuan pada Kelompok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). "Dengan hibah, kita bisa bantu mereka. Misalnya banjar ini melakukan pelatihan, dan sebagainya," akunya.

Rawan menambahkan, alokasi Dana Hibah yang diajukan oleh pemohon, akan bisa berdampak besar pada program kemasyarakatan. "Satu komponen nomenklatur pemohon bisa membuat program banyak hal. Itulah hibah. Dari Dadia misalnya, satu Dadia A mengajukan Gong, kemudian Dadia B mengajukan Pelinggih, Dadia C mengajukan baju Pemangku. Dadia saja bisa mengkoordinir berapa program dengan Dana Hibah itu," tegasnya.

Dengan alasan dan beberapa pertimbangan tersebut, Dana Hibah pada dasarnya bisa mencakup banyak hal dan mempunyai jangkuan yang luas. Sehingga, dirinya menghimbau kepada Pemerintah agar mengoptimalkan Dana Hibah guna meningkatkan partisipasi pembangunan masyarakat. Namun, tetap harus dengan proses verifikasi dan kelayakan yang benar.

"Sebenarnya kalau ingin Pemerintah mau meningkatkan partisipasi pembangunan masyarakat itu, maka program yang paling efektif itu, ya Hibah ini. Dengan catatan verifikasinya benar, layak atau tidak kah dia menerima hibah," tandasnya.

Terakhir, Rawan menambahkan, Pemerintah juga harus tanggap dan tetap berkomitmen pada kesejaterahan rakyat. Dikhawatirkan, kejadian beberapa tahun lalu soal hibah tak dicairkan. "Jangan sampai kejadian tahun 2013 dan 2018 terulang lagi. Sudah diverifikasi ke lapangan, akhirnya tidak dicairkan. Kita selaku wakil rakyat menjadi bohong," pungkasnya.

Made Arnawa 

Perda Pecalang, Akan Mampu Dorong Tingkatkan Keterampilan dan Sekil Pecalang


BLKN-News ■ Agar para Pecalang (nama petugas keamanan Desa Adat di Bali) memiliki posisi yang kuat, keterampilan serta sekil yang mumpuni. Terutama terkait dengan pelaksanaan tugas keamanan. Maka, diatur dalam Perda, yaitu Perda terkait Pecalang. Yang nantinya, akan diberi pelatihan, pembekalan dan materi ketertiban, itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Bali dan Ketua Revisi Ranperda Desa Pakraman Bali, I Nyoman Parta, SH, Rabu,(13/3) di Renon, Denpasar, Bali.

"Agar para Pecalang memiliki posisi kuat, memiliki keterampilan dan sekil memadai juga khususnya terkait tugas yang dimiliki ketika mereka (para pecalang) laksanakan tugasnya dilapangan," jelasnya.

Dilanjutkan, maka dari itu dalam Perda mengatur terkait Pecalang tersebut juga.

"Ada Perdanya, dengan Pecalang akan diberi pelatihan, pembekalan dan materi tentang ketertiban oleh yang berkompeten nantinya," ujarnya.

Menurut Parta , jika dilihat pecalang keberadaanya begitu bermanfaat dalam membantu dan menjaga kelancaran  tugas-tugas di Desa adat maupun tugas-tugas keamanan di Bali pada umumnya.

"Jika dilihat, Pecalang juga dapat dilibatkan dalam partisipasi guna menjaga keamanan Bali ini," ucapnya.

Sembari dia menambahkan, jika dilihat para Pecalang di Bali juga akan memiliki asosiasi ditingkat Kecamatan, Kabupaten, maupun Provensi. Maka, Pecalang di Desa Adat yang satu dengan Pecalang Desa Adat lain di Bali. Nantinya, akan dapat saling meminta bantuan atau pertolongan kepada pecalang dari Desa Adat lain di Bali. [AG/r7]
Tags # Bali Kini # DPRD Prov Bali

Made Arnawa 

Dampingi JK, Gubernur Bali Buka Simposium Internasional Reformasi Birokrasi di Nusa Dua


BLKN-News ■ Gubernur Bali Wayan Koster berkesempatan mendampingi Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) membuka  International Reform Policy Symposium and Regional Workshop di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, Kamis (14/3). Pada kesempatan itu JK mengatakan, dunia saat ini dihadapkan pada perubahan-perubahan, terutama yang disebabkan karena peningkatan teknologi. Untuk itu, diperlukan tiga hal untuk menghadapi perubahan yang terjadi. "Sistem yang lebih cepat, sistem yang lebih baik, dan sistem yang efisien," ujarnya.

Era digital ini ditandai dengan semakin berkembangnya teknologi informasi. Untuk itu, sistem tersebut juga didukung oleh teknologi yang baik. Indonesia dalam 20 tahun terakhir telah mengalami reformasi. Wapres mencontohkan bahwa dahulu Indonesia negara yang otoriter dan sentralistik, namun telah menjadi negara desentralisasi dan terkemuka. "Sistem pemerintahan juga mengalami perubahan karena beradaptasi," katanya.

Ia juga melanjutkan, perubahan sistem juga perlu dibarengi perubahan cara berpikir. Sebagai negara yang demokratis, keinginan masyarakat yang menentukan bagaimana harus berjalan. "Semua harus dikerjakan lebih cepat lagi," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Drs. Syafruddin, M.Si mengatakan bahwa paradigma masyarakat semakin menuntut hadirnya kapasitas negara melalui pemerintahan dinamis dan transformatif dalam merespon perubahan. Oleh karenanya, kapasitas negara harus dapat melahirkan kebijakan publik yang merespon kebutuhan masyarakat, melalui keterpaduan hubungan pemerintah, sektor privat dan masyarakat dalam mendorong reformasi birokrasi. Setiap negara telah melahirkan praktik terbaik bagi transformasi pemerintahannya, yang selalu berkembang dan berimprovisasi dengan kemajuan teknologi, selalu menyempurnakan praktik yang sebelumnya pernah ada.

Dalam 10 tahun perjalanan reformasi birokrasi indonesia, telah dicapai yakni meningkatnya penerapan sistem merit melalui rekrutmen berbasis komputer, efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran yang lebih fokus pada prioritas, akuntabel dan transparan, e-government yang semakin massif, inovasi pelayanan publik yang cepat melayani, serta meningkatnya integritas aparatur.

Mencermati era revolusi 4.0., maka kapasitas negara melalui tata kelola pemerintahan perlu segera dipersiapkan untuk menyerap peluang. Kementerian PANRB mendorong kapasitas negara dalam mengawal reformasi birokrasi. Di bidang SDM, perencanaan ASN lebih akurat sesuai core bussiness pembangunan nasional. Tahun 2017 dan 2018, direkrut 275.000 formasi jabatan dari 6,8 juta talenta terbaik menggunakan sistem Computer Assisted Tes (CAT). Selain itu, sistem merit, manajemen kinerja, sistem remunerasi, karir dan kesejahteraan terus diperbaiki secara profesional. Indeks reformasi birokrasi pada provinsi serta kabupaten / kota meningkat secara kuantitas maupun kualitas. Sebanyak 351 unit percontohan zona integritas dibangun, dan sudah mendorong peningkatan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2018 di peringkat 38, berdampak pula bagi peningkatan EoDB Indonesia di peringkat 72 di tahun 2018.

Indonesia mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai fondasi penting penguatan akuntabilitas anggaran yang prioritas, efektif dan efisien pada pencapaian tujuan pembangunan. Capaian akuntabilitas nasional adalah 91,7% dengan realisasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berkategori “baik” melampaui target renstra. Prinsip utama SAKIP adalah mengasistensi hingga ke titik terdepan penyelenggara pemerintahan, berfokus pada outcome pembangunan daerah dan nasional. “Kami yakin, SAKIP menjembatani tumbuhnya daerah atau wilayah otonomi khusus sebagai pusat dan sentra ekonomi yang menyangga kemajuan negara,” tegasnya.

Perkembangan harapan publik tentang pelayanan oleh negara, serta konsep modernisasi negara yang tidak meninggalkan ragam kearifan lokal, telah melahirkan konsep inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada pelibatan sektor privat, masyarakat dan negara. Ribuan inovasi dirangsang lahir secara bottom up setiap tahunnya. Inovasi sistem EDAT dari Kabupaten Teluk Bintuni berhasil menanggulangi endemi malaria. Selain itu, saat ini sudah berdiri 14 Mal Pelayanan Publik (MPP) serta penguatan sistem pengawasan terpadu melalui SP4N-LAPOR!.

Melalui International Reform Policy Symposium and Regional Workshop ini, Indonesia hadir sebagai inkubator yang merangsang perubahan, sekaligus menawarkan praktik tata kelola pemerintahan terbaik yang pernah dilakukan. “Saya mengajak kita semua untuk tidak lagi berpikir bahwa ‘ini tidak dapat dilakukan di sini (di negara saya)’, tetapi mari kita belajar dari yang lain. Mari bergerak bersama untuk menciptakan peluang perbaikan dan sejarah baru bagi bergulirnya tata kelola pemerintahan yang modern di masa depan,” katanya.

Acara yang berlangsung 14 – 15 Maret itu menghadirkan 65 pembicara / narasumber dari 11 negara serta 1.000 orang peserta dari kalangan akademisi dan praktisi pemerintahan akan saling berbagi pengalaman, ide dan diskusi memformulasikan konsep tentang praktik reformasi pada pemerintahan pusat hingga daerah.*

Made Arnawa


© Copyright 2019 BLKNNews.com | All Right Reserved