Kabar Badung

Rabu, 10 Juli 2019

Hari Kedua Latpam VVIP Kodam IX/Udayana, Mantapkan Pertempuran Jarak Dekat

BLKNNews, Badung - Memasuki hari kedua kegiatan latihan Pengamanan VVIP Kodam IX/Udayana TA. 2019 yang dilaksanakan selama lima hari tersebut, diskenariokan pada latihan penyelamatan VVIP di darat oleh Satgas Pengamanan VVIP dari Satuan Yonif Raider 900/SBW, Yonif Mekanis 741/GN dan Denkav 4/SP, bertempat di Mako Detasemen Kavaleri 4/Simha Pasopati, Tuban, Kabupaten Badung.

Hal tersebut disampaikan oleh Kapendam IX/Udayana, Kolonel Kav Jonny Harianto G, S.I.P., dalam siaran persnya pada Rabu (10/7) di Makodam IX/Udayana, Denpasar.

Lebih lanjut Kapendam menyampaikan, bahwa skenario yang telah disiapkan oleh penyelenggara dan seluruh pelatih yang terlibat dalam latihan VVIP pada hari kedua ini dilaksanakan sesuai dengan materi seperti Pengetahuan dan Keterampilan yang meliputi pembekalan sebagai Danpamplek, Operasional dan Mekanisme Pengamanan VVIP serta materi keterampilan bagi personel Pengamanan Tempat Acara (Instalasi).

Khusus materi Pengamatan dan Penyelamatan (Mattan) yang dilaksanakan di Denkav 4/SP yaitu melatihkan keterampilan bagaimana melaksanakan pelolosan tamu VVIP dalam ruangan serta Pertempuran Jarak Dekat. Secara khusus,  ini adalah pertempuran kecil di sebuah tempat yang penuh sudut, semisal di dalam rumah, di dalam gedung, atau di dalam pesawat terbang. Pertempuran semacam ini biasanya hanya membutuhkan sedikit personel dengan persenjataan yang juga tidak bersifat merusak, seperti pistol, pistol mitraliur, granat asap, pisau, atau pedang. 

Pertempuran ini memiliki fundamentalnya sendiri. Tidak asal-asalan seperti main petak umpet. Apalagi, musuh bisa saja datang dari sudut-sudut ruangan yang tak terduga, para personel PJD harus siap melakukan pertarungan secara sigap,” terang Kapendam mengakhiri siaran persnya. (PenUdy, @rb)

Senin, 01 Juli 2019

Disaksikan Pangdam, Kenshi-kenshi Kodam IX/Udayana ikuti Kejuaraan Shorinji Kempo Kapolda Bali Cup 2019

BLKNNews, Badung - Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Benny Susianto, S.I.P., menghadiri acara Pembukaan Kejuaraan Shorinji Kempo Open Championship Kapolda Bali Cup 2019 yang di buka Kapolda Bali Irjen Pol. Dr. Drs. Petrus Reinhard Golose, M.M., dan diikuti sebanyak 416 orang atlit dari berbagai Kabupaten/Kota di Indonesia, pada Sabtu (29/6) di Gor Purnakrida Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.

Kejuaraan Shorinji Kempo Open Championship Kapolda Bali Cup 2019 di gelar selama dua hari yang dimulai pada Sabtu hingga Minggu, 30 Juni 2019 tersebut terdapat 20 orang atlit Kempo berasal dari Kodam IX/Udayana. Para atlit yang berlaga pada kejuaraan tersebut berasal dari seluruh Kabupaten di Bali, Kota Denpasar, Kab. Lombok Tengah, Kab. Sumbawa, Kota Mataram, Kota Bima, Kab. Bima, Kab. Banyuwangi, Kab. Jember, Kab. Pasuruan, Kab. Karawang dan Kota Pasuruan.

Terkait dengan digelarnya Kejuaraan Kempo ini, Ketua Umum KONI Bali dalam sambutannya berharap kepada seluruh Atlit Shorinji Kempo semoga bisa menambah wawasan maupun pengalaman dan mental bertanding para atlit. Semoga kegiatan seperti ini bisa menjadi contoh dalam membina olahraga yang baik untuk melahirkan atlit-atlit yang lebih profesional dan handal.

Di sela-sela acara pembukaan, Kapendam IX/Udayana Kolonel Kav Jonny Harianto G, S.I.P., mengatakan dari 20 orang atlit Kempo Kodam IX/Udayana yang turut berlaga pada Kejuaraan Kempo kali ini, salah satunya adalah atlit dari kesatuan Pendam IX/Udayana a.n. Pratu Hady Kurniawan Adam yang saat ini menyandang sabuk hitam (1 kyu) berlaga di kelas 75 kg+, sedangkan Pratu Gede Agus Wihardi dari Kesatuan Yonif Mekanis 741/GN yang saat ini bertugas sebagai Pengemudi Pangdam IX/Udayana dengan menyandang sabuk hijau akan bertanding di Randori kelas 80 kg.

Hadir pada acara pembukaan diantaranya Gubernur Bali (diwakili), Danrem 163/WSA, Ketua DPRD Prov Bali, Kepala Kejaksaan Negeri Bali, Ketua Umum Persatuan Kempo Indonesia (PERKEMI) dan tamu undangan lainnya. (Pendam IX/Udy)

Rabu, 26 Juni 2019

Dipusatkan di Bali, Pangdam IX/Udayana Buka Sosialisasi Peranti Lunak Bidang Operasi TNI TA. 2019

BLKNNews, Badung - Staf Operasi TNI sebagai salah satu staf pembantu Panglima TNI yang salah satu tugasnya adalah merumuskan kebijakan di bidang kesiapsiagaan operasional, guna mengawasi dan mengendalikan penggunaan kekuatan satuan-satuan untuk melaksanakan operasi militer, juga mempunyai tugas untuk menyusun peranti lunak berupa pedoman-pedoman dalam rangka penggunaan kekuatan baik berupa petunjuk operasi dan pedoman lain yang terkait dengan fungsi operasi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Asisten Operasi Panglima TNI Mayjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M., dalam sambutannya yang dibacakan oleh Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, S.I.P., pada saat acara pembukaan Sosialisasi Peranti Lunak Bidang Operasi TNI TA.2019, yang diselenggarakan pada Selasa (25/6) di Hotel Bintang Resort Kuta, Badung.

Asops Panglima TNI menambahkan, bahwa di dalam penyusunan peranti lunak sebagai pedoman di dalam pelaksanaan tugas, Sops TNI senantiasa memperhatikan dan mempertimbangkan aspek perkembangan lingkungan baik nasional, regional maupun internasional, serta berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian peranti lunak sebagai petunjuk dan pedoman di dalam pelaksanaan tugas yang ada, harus selalu valid sesuai perkembangan situasi, kebijakan pimpinan TNI maupun lingkungan tugas yang akan dihadapi.

"Adapun tujuan sosialisasi yang kita laksanakan adalah untuk menginformasikan terhadap beberapa produk peranti lunak, terutama terhadap produk peranti lunak yang baru dirumuskan atau yang telah direvisi disesuaikan dengan perkembangan situasi, agar tercipta kesamaan persepsi, pola pikir dan pola tindak dalam melaksanakan setiap operasi militer. Selain itu juga untuk mendapatkan saran dan masukan terhadap petunjuk yang telah ada, kita sadari bahwa tidak semua produk yang dihasilkan dapat berlaku/sesuai dengan spesifikasi permasalahan di tiap-tiap Kotamaops," demikian tegas Asops Panglima TNI.

Kegiatan yang mengusung tema 'Melalui Sosialisasi Peranti Lunak TNI, Kita Wujudkan TNI Yang Profesional Guna Tercapai Tugas Pokok TNI' dihadiri sekitar 60 orang diantaranya Asisten Operasional Jajaran Staf Kodam seluruh Indonesia serta Pejabat Jajaran TNI AU dan TNI AL seluruh Indonesia. Selain itu, dihadiri juga oleh Irutum Itdam IX/Udy, Kasrem 163/WSA, Pabandya Puanter Sopdam IX/Udy, Pabandya Silog Kodam IX/Udy, Kasdim 1611/Badung dan Pabanda Gal Siinteldam IX/Udy. (PenUdy, @rb)

Sabtu, 16 Maret 2019

AHY Minta Demokrat Bali Genjot Perolehan Kursi Legislatif


BLKN-News ■ Ketua Komando Tugas Bersama (Kogasma) DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta Partai Demokrat Bali untuk terus bekerja demi kejayaan partai. Dirinya meminta kepada para caleg Partai Demokrat yang maju pada Pileg 2019 baik tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga DPR RI bisa memberikan hasil terbaik.

Khusus untuk di Bali, saat ini Partai Demokrat memiliki kursi disemua tingkatan. Maka dari itu, target minimal mempertahan kursi harus bisa tercapai. "Tahun 2014, Partai Demokrat Bali mendapatkan 2 kursi DPR RI. Kemudian 8 kursi di Provinsi Bali. Tentu kami berharap tidak hanya mempertahankan, kalau bisa menambah kursi," ujarnya seusai menggelar Simakrama di Casa Bunga Renon bersama pelaku seni, ekonomi kreatif, dan pariwisata, Jumat (15/03).

Pihaknya menyadari jika pertarungan pada Pileg 2019 ini berbeda dengan Pileg 2014 yang lalu. Mengingat, berbarengan dengan Pilpres, sehingga dinamikanya juga berbeda. Disamping itu, caleg-caleg yang maju terbilang memiliki kualitas. "Tapi realistisnya kita bekerja sekuat tenaga, paling tidak 2 kursi yang sudah ada bisa kami pertahankan," harapnya.

Bukan hanya DPR RI, target DPRD Provinsi juga dipantau AHY. Menurutnya, kursi legislatif di daerah juga harus digenjot. Saat ini raihan kursi Partai Demokrat Bali di DPRD Bali sebanyak 8 kursi. Pada Pileg 2019 ini, ditargetkan bisa bertambah menjadi 10 kursi. "DPRD (Provinsi Bali) kami berharap bisa bertambah 10 kursi, selebihnya DPRD Kabupaten/kota kami pantau agar bisa ada peningkatan suara diberbagai daerah, " pintanya.

Dp/r2

Jumat, 15 Maret 2019

Masyarakat Minta Dana Hibah Ditingkatkan


BLKN-News ■ Dana hibah bansos selama ini menjadi salah satu bantuan pemerintah yang difasilitasi oleh Dewan. Maka dari itu, harapan masyarakat terhadap dana tersebut sangat tinggi.

Seperti yang disampaikan oleh Anggota Dewan asal Kuta Selatan Wayan Rawan Atmaja. Dirinya menyatakan, dari hasil reses yang telah dirinya lakukan sejak tanggal 28 Februari 2018, banyak masyarakat yang menyampaikan aspirasinya.

Dari beberapa titik saat turun ke masyarakat, banyak yang menyampaikan terkait dana hibah bansos dari Pemprov Bali. "Secara Umum permintaan  kebanyaan masyarakat mohon dana Hibah tetep diadakan," katanya saat dikonfirmasi, Kamis (28/02).

Tak hanya itu saja, masyarakat juga meminta kepada Pemerintah agar dana hibah bisa dinaikkan. Pasalnya, dana hibah memberikan manfaat dimasyarakat. "Bila perlu ditingkatkan," kata Caleg nomor urut satu Partai Golkar Dapil Badung ini.

Selama ini, peran Dana Hibah Bansos diklaim mampu meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Dengan adanya dana tersebut yang difasilitasi Dewan, maka proses dan mekanismenya akan semakin mudah dan cepat terealisasi. Disamping itu, jika masyarakat yang mengusulkan, masih harus melalui persyaratan yang terbilang berbelit-belit. Misalnya saja harus melalui kajian terlebih dahulu. Hal inilah yang membuat proses terkesan tak merepotkan.

Selain itu, varian pencakupan terhadap penerima hibah juga semakin luas. Contohnya saja untuk pemberian bantuan pada Kelompok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). "Dengan hibah, kita bisa bantu mereka. Misalnya banjar ini melakukan pelatihan, dan sebagainya," akunya.

Rawan menambahkan, alokasi Dana Hibah yang diajukan oleh pemohon, akan bisa berdampak besar pada program kemasyarakatan. "Satu komponen nomenklatur pemohon bisa membuat program banyak hal. Itulah hibah. Dari Dadia misalnya, satu Dadia A mengajukan Gong, kemudian Dadia B mengajukan Pelinggih, Dadia C mengajukan baju Pemangku. Dadia saja bisa mengkoordinir berapa program dengan Dana Hibah itu," tegasnya.

Dengan alasan dan beberapa pertimbangan tersebut, Dana Hibah pada dasarnya bisa mencakup banyak hal dan mempunyai jangkuan yang luas. Sehingga, dirinya menghimbau kepada Pemerintah agar mengoptimalkan Dana Hibah guna meningkatkan partisipasi pembangunan masyarakat. Namun, tetap harus dengan proses verifikasi dan kelayakan yang benar.

"Sebenarnya kalau ingin Pemerintah mau meningkatkan partisipasi pembangunan masyarakat itu, maka program yang paling efektif itu, ya Hibah ini. Dengan catatan verifikasinya benar, layak atau tidak kah dia menerima hibah," tandasnya.

Terakhir, Rawan menambahkan, Pemerintah juga harus tanggap dan tetap berkomitmen pada kesejaterahan rakyat. Dikhawatirkan, kejadian beberapa tahun lalu soal hibah tak dicairkan. "Jangan sampai kejadian tahun 2013 dan 2018 terulang lagi. Sudah diverifikasi ke lapangan, akhirnya tidak dicairkan. Kita selaku wakil rakyat menjadi bohong," pungkasnya.

Made Arnawa 

Perda Pecalang, Akan Mampu Dorong Tingkatkan Keterampilan dan Sekil Pecalang


BLKN-News ■ Agar para Pecalang (nama petugas keamanan Desa Adat di Bali) memiliki posisi yang kuat, keterampilan serta sekil yang mumpuni. Terutama terkait dengan pelaksanaan tugas keamanan. Maka, diatur dalam Perda, yaitu Perda terkait Pecalang. Yang nantinya, akan diberi pelatihan, pembekalan dan materi ketertiban, itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Bali dan Ketua Revisi Ranperda Desa Pakraman Bali, I Nyoman Parta, SH, Rabu,(13/3) di Renon, Denpasar, Bali.

"Agar para Pecalang memiliki posisi kuat, memiliki keterampilan dan sekil memadai juga khususnya terkait tugas yang dimiliki ketika mereka (para pecalang) laksanakan tugasnya dilapangan," jelasnya.

Dilanjutkan, maka dari itu dalam Perda mengatur terkait Pecalang tersebut juga.

"Ada Perdanya, dengan Pecalang akan diberi pelatihan, pembekalan dan materi tentang ketertiban oleh yang berkompeten nantinya," ujarnya.

Menurut Parta , jika dilihat pecalang keberadaanya begitu bermanfaat dalam membantu dan menjaga kelancaran  tugas-tugas di Desa adat maupun tugas-tugas keamanan di Bali pada umumnya.

"Jika dilihat, Pecalang juga dapat dilibatkan dalam partisipasi guna menjaga keamanan Bali ini," ucapnya.

Sembari dia menambahkan, jika dilihat para Pecalang di Bali juga akan memiliki asosiasi ditingkat Kecamatan, Kabupaten, maupun Provensi. Maka, Pecalang di Desa Adat yang satu dengan Pecalang Desa Adat lain di Bali. Nantinya, akan dapat saling meminta bantuan atau pertolongan kepada pecalang dari Desa Adat lain di Bali. [AG/r7]
Tags # Bali Kini # DPRD Prov Bali

Made Arnawa 

Dampingi JK, Gubernur Bali Buka Simposium Internasional Reformasi Birokrasi di Nusa Dua


BLKN-News ■ Gubernur Bali Wayan Koster berkesempatan mendampingi Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) membuka  International Reform Policy Symposium and Regional Workshop di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, Kamis (14/3). Pada kesempatan itu JK mengatakan, dunia saat ini dihadapkan pada perubahan-perubahan, terutama yang disebabkan karena peningkatan teknologi. Untuk itu, diperlukan tiga hal untuk menghadapi perubahan yang terjadi. "Sistem yang lebih cepat, sistem yang lebih baik, dan sistem yang efisien," ujarnya.

Era digital ini ditandai dengan semakin berkembangnya teknologi informasi. Untuk itu, sistem tersebut juga didukung oleh teknologi yang baik. Indonesia dalam 20 tahun terakhir telah mengalami reformasi. Wapres mencontohkan bahwa dahulu Indonesia negara yang otoriter dan sentralistik, namun telah menjadi negara desentralisasi dan terkemuka. "Sistem pemerintahan juga mengalami perubahan karena beradaptasi," katanya.

Ia juga melanjutkan, perubahan sistem juga perlu dibarengi perubahan cara berpikir. Sebagai negara yang demokratis, keinginan masyarakat yang menentukan bagaimana harus berjalan. "Semua harus dikerjakan lebih cepat lagi," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Drs. Syafruddin, M.Si mengatakan bahwa paradigma masyarakat semakin menuntut hadirnya kapasitas negara melalui pemerintahan dinamis dan transformatif dalam merespon perubahan. Oleh karenanya, kapasitas negara harus dapat melahirkan kebijakan publik yang merespon kebutuhan masyarakat, melalui keterpaduan hubungan pemerintah, sektor privat dan masyarakat dalam mendorong reformasi birokrasi. Setiap negara telah melahirkan praktik terbaik bagi transformasi pemerintahannya, yang selalu berkembang dan berimprovisasi dengan kemajuan teknologi, selalu menyempurnakan praktik yang sebelumnya pernah ada.

Dalam 10 tahun perjalanan reformasi birokrasi indonesia, telah dicapai yakni meningkatnya penerapan sistem merit melalui rekrutmen berbasis komputer, efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran yang lebih fokus pada prioritas, akuntabel dan transparan, e-government yang semakin massif, inovasi pelayanan publik yang cepat melayani, serta meningkatnya integritas aparatur.

Mencermati era revolusi 4.0., maka kapasitas negara melalui tata kelola pemerintahan perlu segera dipersiapkan untuk menyerap peluang. Kementerian PANRB mendorong kapasitas negara dalam mengawal reformasi birokrasi. Di bidang SDM, perencanaan ASN lebih akurat sesuai core bussiness pembangunan nasional. Tahun 2017 dan 2018, direkrut 275.000 formasi jabatan dari 6,8 juta talenta terbaik menggunakan sistem Computer Assisted Tes (CAT). Selain itu, sistem merit, manajemen kinerja, sistem remunerasi, karir dan kesejahteraan terus diperbaiki secara profesional. Indeks reformasi birokrasi pada provinsi serta kabupaten / kota meningkat secara kuantitas maupun kualitas. Sebanyak 351 unit percontohan zona integritas dibangun, dan sudah mendorong peningkatan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2018 di peringkat 38, berdampak pula bagi peningkatan EoDB Indonesia di peringkat 72 di tahun 2018.

Indonesia mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai fondasi penting penguatan akuntabilitas anggaran yang prioritas, efektif dan efisien pada pencapaian tujuan pembangunan. Capaian akuntabilitas nasional adalah 91,7% dengan realisasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berkategori “baik” melampaui target renstra. Prinsip utama SAKIP adalah mengasistensi hingga ke titik terdepan penyelenggara pemerintahan, berfokus pada outcome pembangunan daerah dan nasional. “Kami yakin, SAKIP menjembatani tumbuhnya daerah atau wilayah otonomi khusus sebagai pusat dan sentra ekonomi yang menyangga kemajuan negara,” tegasnya.

Perkembangan harapan publik tentang pelayanan oleh negara, serta konsep modernisasi negara yang tidak meninggalkan ragam kearifan lokal, telah melahirkan konsep inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada pelibatan sektor privat, masyarakat dan negara. Ribuan inovasi dirangsang lahir secara bottom up setiap tahunnya. Inovasi sistem EDAT dari Kabupaten Teluk Bintuni berhasil menanggulangi endemi malaria. Selain itu, saat ini sudah berdiri 14 Mal Pelayanan Publik (MPP) serta penguatan sistem pengawasan terpadu melalui SP4N-LAPOR!.

Melalui International Reform Policy Symposium and Regional Workshop ini, Indonesia hadir sebagai inkubator yang merangsang perubahan, sekaligus menawarkan praktik tata kelola pemerintahan terbaik yang pernah dilakukan. “Saya mengajak kita semua untuk tidak lagi berpikir bahwa ‘ini tidak dapat dilakukan di sini (di negara saya)’, tetapi mari kita belajar dari yang lain. Mari bergerak bersama untuk menciptakan peluang perbaikan dan sejarah baru bagi bergulirnya tata kelola pemerintahan yang modern di masa depan,” katanya.

Acara yang berlangsung 14 – 15 Maret itu menghadirkan 65 pembicara / narasumber dari 11 negara serta 1.000 orang peserta dari kalangan akademisi dan praktisi pemerintahan akan saling berbagi pengalaman, ide dan diskusi memformulasikan konsep tentang praktik reformasi pada pemerintahan pusat hingga daerah.*

Made Arnawa


© Copyright 2019 BLKNNews.com | All Right Reserved