Pemkab Solok Evaluasi Program 3 Juta Rumah Dalam Rakor Pengendalian Inflasi.
14.22
0
KABUPATEN SOLOK, blknnews.com, – Pemerintah Kabupaten Solok mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah sekaligus Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah, Senin (29/12/2025), bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Solok.
Rakor yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini dilaksanakan secara rutin dan digelar secara virtual, sebagai upaya memperkuat sinergitas antara pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga serta mendukung program strategis pemerintah strategis nasional di Bidang Perumahan guna memberikan pelayanan dasar secara maksimal kepada masyarakat.
Pada rakor secara virtual tersebut, Pemerintah Pusat menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi melalui langkah-langkah kongkrit, seperti menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan pokok, stabilisasi harga, serta penguatan koordinas TPID.
Selain itu dilakukan evaluasi terhadap dukungan pemerintah daerah, dalam pelaksanaan program 3 juta rumah guna memenuhi kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat.
Di informasikan oleh pemerintah daerah, di bawah kepemimpinan Bupati Solok, Jon Firman Pandu, SH dan Wakil Bupati Solok, H. Candra, SH, I. Berdasarkan data Indeks Perkembangan Harga (IPH), Kabupaten Solok pada Minggu ke-4 Desember 2025 mencatat angka 3,25. Kenaikan IPH tersebut dipengaruhi oleh beberapa komoditas utama, yakni cabai merah dengan kontribusi sebesar 1,6514, bawang merah sebesar 0,9988, dan beras sebesar 0,3253.
Lebih lanjut Pemkab Solok menginformasikan, Meski mengalami kenaikan, angka IPH Kabupaten Solok masih berada pada kisaran indeks yang aman, yakni dalam rentang toleransi ±1 pada angka 2,5. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian inflasi di Kabupaten Solok masih terkendali dengan baik.
Sebagai perbandingan, IPH Provinsi Sumatera Barat tercatat sebesar 4,13, dengan IPH tertinggi berada di Kota Pariaman yang mencapai 7,46. Hal ini menempatkan Kabupaten Solok sebagai salah satu daerah dengan tingkat pengendalian harga yang relatif stabil di Sumatera Barat.
Terlihat pada Rakor tersebut, tampak hadir Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan Deni Prihatni, dan Bagian Perekonomian sebagai Sekretaris TPID, serta OPD terkait yang tergabung dalam TPID Kabupaten Solok. (Andar MK).
