DIM Dan Ekonomi Sumbar Menurut Prof. Masri Mansoer Sebagai Ketua Umum BP2DIM.
20.30
0
SUMATERA BARAT, blknnews.com, - Perjuangan Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau (BP2DIM) untuk mewujudkan Daerah Istimewa Minangkabau (DIM) bukanlah utopia dan sekedar ganti nama untuk mendapatkan balas kasihan pemerintah pusat, tetapi betul-betul bisa mmenjadi strategi dan model untuk memajukan Sumatra Barat kedepan melalui dari berbagai aspek kehidupan dengan memakai istilah peribahasa minang itu sendiri "Mambangkik Batang Taradam".
Salah satu aspek untuk memajukan Sumbar tersebut, yaitu dari aspek ekonomi. Karena DIM bisa menjadi mesin ekonomi Sumbar kalau kewenangan khususnya dipakai untuk membongkar 3 sumbatan utama yaitu:
1. Tanah yang masih menganggur, birokrasi yang lambat, SDM bocor. Ini gambaran konkretnya, pakai model DIM 2.0 = “Nagari Produsen”:
Empat Jalur DIM Piranti Ekonomi Sumbar
Sumbatan pertama terdapat di 2 juta hektar tanah ulayat yang masih tidur atau menganggur belum bisa di dijamah dan digarap secara produktif. Pemodal dan investor takut menanamkan modalnya karena tidak terjamin keamanan mereka, sehingga sepi investor dan nagari menjadi tidak berkembang dan miskin.
Dengan ada kewenangan khusus DIM dan UU tanah ulayat maka tanah ulayat akan produktif, nagari bisa menjadi Badan Hukum Pemilik Tanah serta bisa kerja sama sampai 10 tahun dengan pemodal tanpa jual putus.
Program nyata yang dapat dilakukan bisa membentuk Bank Karbon Nagari yang dihasilkan dari hutan adat. Karbon ini bisa dijual kredit ke Google dan Apple, se hetar = $ 40/tahun. Geoternal Nagari, dimana Nagari memegang 10% saham Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP) bukan sebagai penonton dan konsumen saja. Berkembangnya PLTP, Sumbar akan surplus energi Listrik murah untuk industri dan industri akan berkembang pesat. Dampaknya 5-10 tahun kedepan pengangguran akan berkurang dan PAD nagari akan naik 10%, wali nagari akan bisa menggaji Guru Sekolah dan Guru Surau dan Tungku Tigo Sajarangan secara bermartabat.
2. Tata kelola Birokrasi & Aturan Pusat, sekarang ini Perizinan untuk penanaman modal di daerah sampai 2 tahun baru keluar, ditambah lagi Perda yang tumpang tindih sehingga berpotensi biaya tinggi dan Korupsi. Dengan DIM akan bisa dibuat Perda Istimewa Ekonomi, DIM boleh membikin “jalur cepat” khusus investasi hijau & halal. Dan langsung dieksekusi nagari dan tidak birokratis. Maka akan lahir Kawasan Ekonomi Nagari (KEN) dimana setiap 1 nagari memiliki 1 produk unggulan. Seperti Rendang, gambir, kopi, wisata halal. Pembentukan Bank Nagari Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) mengakasih modal 0% jasa untuk anak muda buka usaha. Investasi akan naik 300%.
Kemudian para Perantau akan pulang bawa modal, maka akan lahir 100rb UMKM baru dan Pengangguran turun drastis.
3. Selama ini elite, cendikiawan, pembisnis dan SDM unggul Minang umumnya Merantau, Uang tidak Balik secara signifikan. Remitansi 12T/thn habis untuk konsumtif. Dengan DIM ada Dana Abadi Diaspora DIM yang diambilkan Potong 5% PAD SDA tambah pajak perantau sukarela dikelola untuk beasiswa & modal pulang kampung.
Program setiap Nagari memberi beasiswa ikatan dinas dan magang ke luar negri, anggarkan 1000 anak/tahun dikirim magang ke Silicon Valley, Dubai, Jerman. Ikatan dinas 5 thn bangun nagari. Bentuk Obligasi Nagari dimana Perantau beli “Obligasi Jembatan Surian” 5%, duit dipakai bangun infrastruktur sehingga tidak ada lagi nagari yang minus infrastruktur di Sumbar.
4. Branding Lemah Jual komoditas mentah bahkan Rendang diklaim paten Malaysia. Hak Kekayaan Intelektual Komunal Rendang, Songket, Kopi Solok harus diurus sehingga Nagari Go Internasional - “GI Nagari”. Negara dengan DIM wajib bela kalau dicuri HKI.
Minang Halal harus dihubungkan dengan Dunia, karena perlu Standar rendang kaleng, bumbu, pariwisata halal diatur. DIM Gastrodiplomacy, adakan Festival Rendang Pagaruyung undang 100 negara. MasterChef versi nagari, maka Ekspor naik 5x lipat, Rendang jadi kayak Kimchi Korsel Wisata halal 10 juta/tahun maka UMKM homestay akan panen.
Berikut pemikiran Ketua BP2DIM Prof. Masri Mansur sekaitan dengan perkiraan Sumbar Dengan DIM VS tanpa DIM 2035:
PAD Sumbar tanpa DIM 8 T/th dan dengan DIM akan bisa mencapai 25 T/th dari penghasilan Karbon dan Geotermal dan Go Internasional (GI).
Kemiskinan tanpa DIM 5.8% dan dengan DIM <2% karena 200rb orang keluar dari miskin. Pengangguran dari 6% akan berkurang menjadi 2.5% sebab 100rb lapangan kerja hijau tercipta. IPM sekarang 74 dan dengan DIM 82 Setara negara maju dan Stunting dari 18% dengan DIM akan 0%1 generasi kedepan akan selamat.
Yang penting diingat DIM bukan bagi-bagi uang, tetapi bagi-bagi kewenangan, bila salah kaprah dengan paradigma “Kalau DIM, pusat kasih duit lebih banyak”. Itu mental peminta-minta. Paradigma DIM yang benar: “Kasih kami kewenangan kelola tanah ulayat & buat aturan sendiri, biar kami hasilkan duit sendiri buat Indonesia”. Contoh nya:
-, Geotermal Solok. Sekarang untungnya 90% ke Jakarta. Dengan DIM, bisa dibuat UU DIM mengatur 40% untuk nagari, 30% Prov, 30% Pusat. Nagari pakai duitnya bikin SMK energi. 10 tahun lagi, anak nagari yang operasikan PLTP. Duit muter di Sumbar, pajak tetap masuk ke RI. Jadi ekonomi naik karena 3 hal: Aset mati jadi hidup: Hutan & tanah ulayat hasilkan duit tanpa dijual. Orang pinter balik: Karena ada kepastian hukum & modal di nagari.
-, Jual nilai, bukan bahan mentah: Jual “cerita rendang” & “wisata surau”, bukan cuma jual daging & kelapa. Itu DNA Minang yang nasionalis, mandiri untuk memberi, bukan merengek untuk diri sendiri. Persis kayak Hatta & Sjahrir dulu.
Oleh karena itu, saya mewakili dari segenap pengurus Perjuangan Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau (BP2DIM) mengajak seluruh unsur dan lapisan masyarakat, mari bersatu padu untuk memperjuangkan DIM ini karena, lansdasan filosofis, sosio-historis dan konstitusional kita memenuhi syarat untuk menjadi Daerah Istimewa. (Rd).
